Gubernur Sulteng Menolak Melantik Novalina Sebagai Sekdaprov, Ini Kata Ahli Hukum

Senin, 12 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura menolak untuk melantik Novalina sebagai Sekretaris Daerah. Padahal, tertanggal 1 Desember 2022 SK Presiden No. 146/TPA Tahun 2022 terkait pengangkatan Novalina telah terbit.

Saat ini Novalina menjabat Kepala Dinas Kominfo, Persandian & Statistik (DKIPS). Dia bersama 2 calon Sekdaprov yang lain: Fahrudin (Kepala Kesbangpol Provinsi), dan Muh Sadly Lesnusa (Kadis Lingkungan Hidup) turut diusulkan oleh Gubernur ke Presiden.

Andi Syafrani, Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimintai tanggapannya mengatakan, SK Presiden tentang Pengangkatan Novalina sebagai Sekda Provinsi Sulteng adalah produk tata usaha negara yang sah dan dibuat berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sehingga penolakan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng harus dan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan atau pembatalan oleh Presiden sendiri.

“Pembatalan oleh presiden hanya bisa dilakukan jika ada kesalahan hukum dalam proses penetapan,” jelasnya, Minggu (11/12/2022).

Skor penilaian setiap calon pejabat melalui serangkaian tes bukanlah ukuran akhir untuk pengangkatan pejabat, tapi hanya salah satu aspek penilaian dari beberapa aspek lainnya yang tidak melulu kuantitatif.

Penilaian akhir penentuan pejabat berada di dalam kewenangan TPA yang pada akhirnya akan diputuskan sendiri oleh presiden.

“Penolakan terhadap keputusan presiden tersebut yang disampaikan oleh gubernur dengan tanpa alasan yang kuat, kecuali hanya persoalan skor tes, bukanlah alasan yang di-justifikasi hukum,” tandasnya.

Penolakan Gubernur Sulteng melantik Sekdaprov yang sudah ditetapkan presiden dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah pusat dan sekaligus pelecehan terhadap jabatan presiden.

“Sesuai aturan dalam Pasal 235 (2) UU Pemda, meski Gubernur menolak melantik Sekda, Menteri Dalam Negeri dapat mengambil alih pelantikan untuk memastikan keputusan presiden dilaksanakan,” ungkapnya.

“Jika memang Gubernur Sulteng menolak SK Presiden tersebut, dia dapat menggugat Presiden melalui PTUN,” pungkas Andi.

Seperti beredar di media lokal, Gubernur Sulteng enggan melantik Novalina. Gubernur beralasan yang seharusnya diangkat adalah yang memiliki nilai assessment yang tinggi, teruji integritas dan kecakapannya, serta direkomendasikan oleh Gubernur. (Red)

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Bupati Banyuwangi dan Situbondo Saling Apresiasi, Bahas Penguatan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru