SUMENEP, detikkota.com — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep mengecam keras wacana Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo yang ingin mengubah nama Kabupaten Sumenep menjadi “Kabupaten Sumenep Kepulauan”. Sekretaris OKK DPD KNPI Sumenep, Alimuddin, menilai kebijakan tersebut tidak memiliki landasan historis, tidak partisipatif, serta memperlihatkan gaya kepemimpinan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kerakyatan.
Alimuddin menegaskan bahwa nama Sumenep memiliki rekam jejak sejarah dan warisan budaya leluhur yang sangat panjang di Madura. Rencana mengubah identitas daerah secara sepihak tanpa mendengar suara rakyat dinilai sebagai tindakan yang mengabaikan sejarah serta aspirasi warga yang berjumlah lebih dari satu juta jiwa.
“Narasi kesetaraan pembangunan antara daratan dan kepulauan hanyalah dalih. Kesejahteraan masyarakat kepulauan tidak bisa diraih sekadar dengan mengubah nama daerah. Ini diduga kuat hanya taktik politik untuk mengincar peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sementara persoalan mendasar seperti ketimpangan pembangunan dan tata kelola APBD belum pernah diselesaikan secara transparan,” ujar Alimuddin, Eks Ketua GMNI Sumenep, Senin (10/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPD KNPI Sumenep juga menyoroti kondisi masyarakat kepulauan yang hingga kini masih minim akses pembangunan, sementara kekayaan sumber daya alam (SDA) seperti migas dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok oligarki. Menambah alokasi DAK di tengah tata kelola anggaran yang rentan penyimpangan dikhawatirkan tidak akan membawa dampak langsung bagi warga kepulauan.
Lebih lanjut, KNPI menyayangkan proses pengambilan keputusan yang terkesan otoriter dan serampangan. Rencana ini digulirkan tanpa adanya uji publik, survei persetujuan warga, maupun mekanisme konsultasi resmi. Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep sendiri mengonfirmasi belum ada pembahasan mengenai rencana perubahan nama tersebut.
Alimuddin memberikan catatan kritis khusus terhadap status Bupati Fauzi sebagai kader utama PDI Perjuangan. Kebijakan yang memanfaatkan isu ketimpangan kepulauan demi peningkatan anggaran pusat ini dinilai memperlihatkan ironi besar di tubuh partai politik tersebut.
“Sebagai kader PDI Perjuangan partai yang mengusung jargon wong cilik, berideologi Marhaenisme, dan mengklaim anti-penindasan dan tindakan Bupati Fauzi justru mencederai prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan yang memaksakan kehendak tanpa melibatkan rakyat ini menunjukkan kegagalan kaderisasi PDI Perjuangan dalam melahirkan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” tegas Alimuddin.
Atas dasar tersebut, DPD KNPI Sumenep mendesak Bupati Achmad Fauzi dan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membatalkan wacana perubahan nama ini, serta menuntut PDI Perjuangan evaluasi total terhadap kader-kadernya di eksekutif agar tidak melahirkan kebijakan yang merugikan dan mencederai nilai-nilai sejarah daerah.
Penulis : M
Editor : Red
