Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur di Bangkalan, Bupati Sampaikan Sejumlah Usulan Strategis

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025).

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025).

BANGKALAN, detikkota.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim bersama Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (25/9/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, setelah sebelumnya meninjau Rest Area Suramadu dan Terminal Tipe A di akses Jalan Suramadu.

Kunjungan tersebut turut diikuti pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur.

Dalam pertemuan, Bupati Lukman menyampaikan sejumlah persoalan strategis di Bangkalan, antara lain keterbatasan layanan air bersih yang baru menjangkau 11 persen warga melalui PDAM, sementara sebagian besar desa masih mengandalkan SPAM skala desa. Ia meminta agar pengelolaan SPAM yang saat ini ditangani pemerintah pusat dapat dihibahkan ke Pemkab Bangkalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Bupati juga menyoroti ketiadaan fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Pemkab telah menyiapkan lahan lima hektare untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah, bahkan mengusulkan Terminal Tipe A yang tak termanfaatkan dialihfungsikan menjadi kawasan pengolahan sampah terpadu sekaligus pembangkit listrik tenaga sampah.

Bupati menambahkan, Rest Area Suramadu seluas 14 hektare belum dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata, pusat ekonomi baru, maupun area pengembangan kampus Universitas Trunojoyo Madura.

“Untuk revitalisasi tiga fasilitas strategis tersebut akan segera kami lakukan dengan berkolaborasi berbagai pihak,” ujar Bupati Lukman.

Ia juga menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan Bangkalan, termasuk proyek prioritas dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 seperti Pelabuhan Bulupandan dan Islamic Centre.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyatakan pihaknya mendukung penuh usulan tersebut. “Kami mendukung agar kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan, khususnya air bersih, pengelolaan sampah, dan pengembangan infrastruktur dapat segera terealisasi,” tegasnya.

Penulis : Adw

Editor : Red

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak
Aksi PMII UNIBA Memanas, Kepala Disbudporapar Sumenep Walk Out dari Dialog

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB