KPU Sumenep Susun DPTb Pemilu 2024, Ini yang Harus Anda Ketahui Jika Pindah TPS

Rabu, 9 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis dan Data, Syaifurrahman.

Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis dan Data, Syaifurrahman.

SUMENEP, detikkota.com – Komisi Pemilihan  Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menyusun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024 untuk mengakomudir warga yang tidak bisa memilih di tempat asal saat pemungutan dan penghitungan suara untuk anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pilpres, pada 14 Februari 2024.

DPTb adalah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan hak sauranya di TPS asal dan akan menggunakannya di TPS lain.

”Hari ini, KPU melakukan rapat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jajaran yang agendanya lebih fokus pada persiapan penyusunan DPTb,” jelas Syaifurrahman, Komisioner KPU Sumenep Divisi Teknis dan Data, Rabu (9/8/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, tahapan penyusunan DPTb atau pindah memilih sebenarnya dimulai setelah penetapan DPT 21 Juni 2023 lalu hingga 15 Januari 2024. Syaratnya, di antaranya bekerja di luar domisi, menjalani tugas belajar, pindah domisili, menjalani rehabilitasi narkoba, dan penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial.

”Bagi pemilih yang bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tertimpa bencana dan tahanan Rutan atau Lapas waktunya beda, yaitu dimulai 16 Januari hingga H-7 atau 7 Februari 2024,” imbuh Syaifurrahman.

Dia menjelaskan, warga yang akan pindah TPS dapat mengajukan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) asal atau melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU setempat dengan disertai bukti pendukung.

Surat suara yang diperoleh disesuaikan dengan lokasi TPS, jika masih dalam lingkup 1 daerah pemilihan (dapil) bisa mendapatkan surat suara secara lengkap yaitu DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden.

”Tergantung lokasi TPS yang akan memilih. Kalau beda daerah pemilihan dalam satu Kabupaten, untuk DPRD tingkat Kabupatennya tidak dapat (surat suara). Kalau lintas Provinsi hanya dapat surat suara Presiden-Wakil Presiden,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bupati dan Wabup Subang Ikuti Ziarah Nasional di TMP Cidongkol
Wabup dan Sekda Subang Sampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait RAPBD 2026
Pemkab Sumenep dan Universitas PGRI Bersinergi Kembangkan Pembangunan Daerah
Bupati Pamekasan Pastikan Rotasi Pejabat Eselon II Dilakukan Profesional
Tim Validasi Kota Sehat 2025 Tinjau Lapangan di Kota Probolinggo
Disnaker Sumenep Buka Pelatihan Multimedia Gelombang 3 Tahun 2025
Bupati Sumenep Targetkan Seluruh Desa Aktifkan Siskamling Akhir Oktober 2025
Bakesbangpol Probolinggo Gelar Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 3 Oktober 2025 - 11:05 WIB

Bupati dan Wabup Subang Ikuti Ziarah Nasional di TMP Cidongkol

Jumat, 3 Oktober 2025 - 11:04 WIB

Wabup dan Sekda Subang Sampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait RAPBD 2026

Senin, 29 September 2025 - 20:22 WIB

Pemkab Sumenep dan Universitas PGRI Bersinergi Kembangkan Pembangunan Daerah

Jumat, 26 September 2025 - 19:03 WIB

Bupati Pamekasan Pastikan Rotasi Pejabat Eselon II Dilakukan Profesional

Kamis, 25 September 2025 - 11:32 WIB

Tim Validasi Kota Sehat 2025 Tinjau Lapangan di Kota Probolinggo

Berita Terbaru