LMAK Desak KPK Usut Tuntas Mafia Tanah Di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 1 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Menggalang kekuatan dari beberapa kampus JABODETABEK untuk melakukan aksi di KPK, Kementrian ATR/BPN, Kementrian KOPOLHUKAM hingga Istana Presiden.

“Agenda ini kami lakukan karena kami paham betul siapa lawan kami, dan kami disini sepakat akan menjadi satu kesatuan untuk melawan mafia tanah,” ujar Adib, Jumat (30/09/2022).

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadikan mereka satu kelompok dan pemilihan kordinator yang akan konsen terhadap kasus kasus tindak pidana Korupsi yang disepakati dengan wadah Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Republik Indonesia (GEMPAK) RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya pertemuan ini menciptakan momentum bagaimana kemudian kami semua memiliki karakter yang sama memiliki wacana yang sama gerakan ini menjadi bukti konkrit kalau kita konsen dalam control dan mengawal kejahatan tindak pidana korupsi yang ada di Republik Indonesia alhamdulillah saya di percaya untuk menahkodai perahu besar ini” Lanjut Adib Kordinator GEMPAK RI.

Selain itu GEMPAK RI sudah merancang waktu dan mengumpulkan bukti bukti yang dapat dijadikan bahan untuk mengawal dan menyikapi dugaan TPK Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

“Dalam waktu dekat jika KPK terlihat lamban dalam penanganan kasus ini kami akan turun aksi marathon dimana setiap titik aksi akan ada masa aksi kami yang turun serentak menuntut agar kasus yang di duga merugikan negara dengan jumlah yang fantastis,” tegasnya.

Diwaktu yang sama GEMPAK RI Menunjukan Beberapa Dokumen yang akan menjadi acuan mereka bergerak.

“Yang kami jilid ini data yang sudah terkumpul, dari beberapa sumber dan akan kami kaji meski saat ini kasus telah ditangani oleh KPK kami akan melakukan gerakan aksi secara persuasive dengan menemui pejabat negara terkait bahkan jika penangan KPK lamban kami akan bersurat dan menghadap ke stafsus Ke Presidenan,” tutupnya. (RG)

Berita Terkait

Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, GMNI Jatim Desak Pengusutan Tuntas
Bupati Probolinggo Perkuat Sinergi Pemerintah Desa Menuju Desa Inovatif dan Berdaya Saing
Pemerintah Siapkan Berbagai Moda Transportasi dan Operasi Ketupat untuk Mudik Lebaran 2026
Sumenep Terima Hibah PLTS 2 MW untuk Perkuat Listrik di Wilayah Kepulauan
Polres Pamekasan Siapkan 5 Pos Pengamanan dalam Operasi Ketupat Semeru 2026
Pemkab Sumenep Gelar Gerakan ASRI, ASN Bersih-Bersih Kota Sambut Pemudik Lebaran
Pemkab Sumenep Salurkan Santunan Anak Yatim dan Duafa Jelang Idulfitri 1447 H
Polres Pasuruan Gelar Apel Operasi Ketupat Semeru 2026, Libatkan 1.000 Personel

Berita Terkait

Sabtu, 14 Maret 2026 - 15:05 WIB

Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, GMNI Jatim Desak Pengusutan Tuntas

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:29 WIB

Bupati Probolinggo Perkuat Sinergi Pemerintah Desa Menuju Desa Inovatif dan Berdaya Saing

Sabtu, 14 Maret 2026 - 12:18 WIB

Pemerintah Siapkan Berbagai Moda Transportasi dan Operasi Ketupat untuk Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 - 22:47 WIB

Sumenep Terima Hibah PLTS 2 MW untuk Perkuat Listrik di Wilayah Kepulauan

Jumat, 13 Maret 2026 - 10:56 WIB

Polres Pamekasan Siapkan 5 Pos Pengamanan dalam Operasi Ketupat Semeru 2026

Berita Terbaru

Penasehat Hukum dan jajaran redaksi Media Liputan7.id saat menyerahkan santunan kepada anak yatim dan dhuafa dalam kegiatan sosial di Aula Balai Desa Pandian, Kabupaten Sumenep.

Daerah

Liputan7.id Santuni Anak Yatim dan Dhuafa di Sumenep

Sabtu, 14 Mar 2026 - 23:54 WIB