LMAK Desak KPK Usut Tuntas Mafia Tanah Di Kabupaten Bekasi

Sabtu, 1 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Lingkar Mahasiswa Anti Korupsi Menggalang kekuatan dari beberapa kampus JABODETABEK untuk melakukan aksi di KPK, Kementrian ATR/BPN, Kementrian KOPOLHUKAM hingga Istana Presiden.

“Agenda ini kami lakukan karena kami paham betul siapa lawan kami, dan kami disini sepakat akan menjadi satu kesatuan untuk melawan mafia tanah,” ujar Adib, Jumat (30/09/2022).

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadikan mereka satu kelompok dan pemilihan kordinator yang akan konsen terhadap kasus kasus tindak pidana Korupsi yang disepakati dengan wadah Gerakan Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi Republik Indonesia (GEMPAK) RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya pertemuan ini menciptakan momentum bagaimana kemudian kami semua memiliki karakter yang sama memiliki wacana yang sama gerakan ini menjadi bukti konkrit kalau kita konsen dalam control dan mengawal kejahatan tindak pidana korupsi yang ada di Republik Indonesia alhamdulillah saya di percaya untuk menahkodai perahu besar ini” Lanjut Adib Kordinator GEMPAK RI.

Selain itu GEMPAK RI sudah merancang waktu dan mengumpulkan bukti bukti yang dapat dijadikan bahan untuk mengawal dan menyikapi dugaan TPK Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

“Dalam waktu dekat jika KPK terlihat lamban dalam penanganan kasus ini kami akan turun aksi marathon dimana setiap titik aksi akan ada masa aksi kami yang turun serentak menuntut agar kasus yang di duga merugikan negara dengan jumlah yang fantastis,” tegasnya.

Diwaktu yang sama GEMPAK RI Menunjukan Beberapa Dokumen yang akan menjadi acuan mereka bergerak.

“Yang kami jilid ini data yang sudah terkumpul, dari beberapa sumber dan akan kami kaji meski saat ini kasus telah ditangani oleh KPK kami akan melakukan gerakan aksi secara persuasive dengan menemui pejabat negara terkait bahkan jika penangan KPK lamban kami akan bersurat dan menghadap ke stafsus Ke Presidenan,” tutupnya. (RG)

Berita Terkait

Momen HUT KORPRI, Pemkab Pasuruan Hormati Jasa Pahlawan Lewat Ziarah dan Tabur Bunga
Wakil Bupati Lumajang Ajak Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Ops Zebra Semeru 2025 Resmi Digelar, Polres Sumenep Perketat Pengawasan Lalu Lintas Jelang Operasi Lilin
Edukasi Saka Bhayangkara, Polsek Plered Ajak Generasi Muda Jauhi Kenakalan Remaja Dan Narkoba
Mensos Gus Ipul Tekankan Peran Guru Pendamping Sekolah Rakyat dalam Penguatan Karakter dan Akses Pendidikan
Pisah Sambut Ketua PN Lumajang, Pranata Subhan Resmi Gantikan Redite Ika Septiana
Banyuwangi BMX Supercross 2025 Resmi Dibuka, Diikuti 207 Rider dari Berbagai Negara
Pemkab Sumenep Salurkan Tunjangan Kehormatan bagi 1.225 Guru Ngaji

Berita Terkait

Senin, 17 November 2025 - 10:58 WIB

Momen HUT KORPRI, Pemkab Pasuruan Hormati Jasa Pahlawan Lewat Ziarah dan Tabur Bunga

Senin, 17 November 2025 - 09:22 WIB

Wakil Bupati Lumajang Ajak Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Senin, 17 November 2025 - 08:30 WIB

Ops Zebra Semeru 2025 Resmi Digelar, Polres Sumenep Perketat Pengawasan Lalu Lintas Jelang Operasi Lilin

Minggu, 16 November 2025 - 09:26 WIB

Mensos Gus Ipul Tekankan Peran Guru Pendamping Sekolah Rakyat dalam Penguatan Karakter dan Akses Pendidikan

Minggu, 16 November 2025 - 09:18 WIB

Pisah Sambut Ketua PN Lumajang, Pranata Subhan Resmi Gantikan Redite Ika Septiana

Berita Terbaru

Pemerintahan

Wakil Bupati Lumajang Ajak Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Senin, 17 Nov 2025 - 09:22 WIB