JAKARTA, detikkota.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai dua sektor dengan potensi korupsi terbesar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam tayangan podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menangani langsung urusan pajak dan bea cukai.
“Saya senang karena Pak Purbaya mengatakan akan menangani langsung Pajak dan Bea Cukai. Karena memang di sana sumber korupsi,” ujar Mahfud, dikutip Senin (13/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahfud mengungkap ada empat sektor utama yang menjadi ladang praktik korupsi di Indonesia, yakni pajak, bea cukai, pertambangan, dan perkebunan. Menurutnya, sektor pajak dan bea cukai perlu dibenahi karena kuatnya jaringan mafia yang sudah lama bercokol di dalamnya.
“Dua sektor itu mafianya luar biasa. Kalau Menkeu tangani langsung, saya dukung penuh,” tegas Mahfud.
Ia mencontohkan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang terjerat kasus pencucian uang setelah gaya hidup mewah anaknya, Mario Dandy, terungkap ke publik. Mahfud menyebut kasus tersebut menjadi bukti nyata praktik penyimpangan di lingkungan pajak.
Sementara di sektor Bea Cukai, Mahfud menyinggung kasus selisih 3,5 ton emas impor dan temuan pencucian uang senilai Rp189 triliun yang diungkap Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) ketika dirinya masih menjabat Menko Polhukam.
“Ini bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, tapi 3,5 ton emas. Itu baru satu kasus,” ujar Mahfud.
Ia menjelaskan, modus manipulasi terjadi melalui perubahan kode barang impor (HS Code) dari 5 persen menjadi 0 persen, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan bea masuk. Mahfud menegaskan praktik seperti ini merupakan bagian dari ratusan pola penyimpangan yang pernah ditemukan Satgas TPPU.
Mahfud pun mengingatkan bahwa Menkeu Purbaya akan menghadapi tekanan besar dari kelompok berkepentingan di sektor keuangan. “Kalau tidak hati-hati, dia bisa ditekan seperti saya dulu,” ujarnya.
Meski begitu, Mahfud memuji langkah awal Purbaya yang dianggap berani dan progresif dalam mengguncang status quo birokrasi keuangan. “Gaya gebrakannya segar, tegas, dan menggambarkan perlawanan terhadap korupsi,” katanya.
—
Menkeu Purbaya Sidak Bea Cukai Tanjung Priok
Langkah tegas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga terlihat saat melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya meninjau langsung proses keluar-masuk barang, terutama di jalur hijau kepabeanan yang dikenal memiliki pemeriksaan cepat.
“Saya hanya ingin memastikan, hijau itu benar-benar hijau, jangan sampai di dalamnya merah,” ujar Purbaya.
Sidak dilakukan bersama Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Sodikin.
Purbaya memeriksa satu kontainer berisi pakan ternak asal China senilai Rp1,24 miliar. “Secara jumlah dan berat sesuai, tapi akan dicek di laboratorium untuk memastikan kesesuaian jenis barang,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap jalur hijau agar tidak disalahgunakan untuk penyelundupan barang impor ilegal.
Selain itu, Purbaya berencana membuka saluran pengaduan langsung ke Menteri Keuangan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan di DJP dan DJBC.
“Saya akan buka dua nomor WhatsApp terpisah untuk pengaduan di Bea Cukai dan Pajak. Masyarakat bisa langsung melapor ke saya,” ungkapnya.
Langkah-langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen Menkeu Purbaya dalam memberantas korupsi di sektor penerimaan negara, sejalan dengan dorongan dan dukungan dari Mahfud MD.
Penulis : Red
Editor : Red
