Menduga Banyaknya Korupsi, Elemen JM3 Menggeruduk Kantor Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumut

Jumat, 22 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, detikkota.com – Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) melakukan aksi unjuk rasa meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk memeriksa kepala Balai Tehnik Perkeretaapian Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pembangunan proyek KA yang diduga tidak sesuai spektek dan pembangunannya berantakan Kantor Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara Jl. Kenanga Raya Medan Sunggal, Kota Medan, Jum’at (22/4/2022).

“Mendesak agar proyek strategis Nasional yaitu pembangunan jalur KA Rantau Perapat – Kota Pinang Km 20+500 s/d 25+500 (RPK6) harus segera dituntaskan,” ujar Koordinator Aksi, Budi Anta Gulo.

Ia juga meminta Kapolda Sumut dan Kejatisu dapat mengawasi dan mengawal kasus korupsi di objek kantor Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Budi pun menegaskan, meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk memeriksa kepala Balai Tehnik Perkeretaapian Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pembangunan proyek KA yang diduga tidak sesuai spektek dan pembangunannya berantakan.

Dalam aksi tersebut Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) membawa poster bertulisan Mendesak agar proyek strategis Nasional yaitu pembangunan jalur KA Rantau Perapat – Kota Pinang Agara diselesaikan.

“Aspirasi yang disampaikan akan diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan sebab saat ini sedang berada di Jakarta dalam rangka tugas Rapat Kordinasi,” ujar Staf Balai Tehnik Perkeretaapian Aldi, yang menerima aspirasi massa aksi. (Rz)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB