JAKARTA, detikkota.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar.
Putusan ini dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
MK menyatakan, salah satu tudingan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak terbukti. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan yang dibacakan MK, dalam putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dibacakan hari ini, Senin, (22/04/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan, yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana, menurut Mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon,” kata Hakim MK, Daniel Yusmic P. Foekh, dalam sidang pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/04).
Daniel melanjutkan, dalil yang menyebutkan Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 juga tidak terbukti. Dia mengatakan, para pemohon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai makna dan dampak cawe-cawe tersebut.
“Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian,” kata dia.
