SUMENEP, detikkota.com — Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada ribuan tenaga honorer formasi 2025. SK tersebut diberikan kepada tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di berbagai unit kerja pemerintah daerah.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK paruh waktu bukan sekadar perubahan status, tetapi bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap profesionalisme dan pengabdian mereka. Ia menegaskan bahwa para PPPK diminta tidak bekerja sekadar memenuhi absensi, melainkan menunjukkan integritas, disiplin, dan loyalitas.
“SK ini merupakan komitmen pemerintah daerah memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer. Namun, status baru ini harus dibarengi peningkatan tanggung jawab dan kinerja,” ujarnya saat penyerahan SK di Stadion GOR A. Yani Pangligur, Senin (01/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati juga meminta para PPPK tetap meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja sesuai tuntutan tugas di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, meski berstatus paruh waktu, kontribusi mereka tetap penting bagi kelancaran pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Sumenep Arif Frimanto menjelaskan bahwa SK PPPK paruh waktu merupakan bagian dari kebijakan penataan tenaga non-ASN oleh pemerintah pusat. Proses pengangkatan melalui tahapan pendataan, verifikasi, dan penyesuaian kebutuhan organisasi perangkat daerah.
Ia menambahkan, evaluasi masa kerja PPPK dilakukan secara berkala berdasarkan kinerja, kedisiplinan, dan kebutuhan instansi. Karena itu, ia mengingatkan para pegawai agar bekerja sesuai aturan agar tidak merugikan diri sendiri.
Sebanyak 5.224 orang ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, terdiri dari 1.086 tenaga guru, 3.076 tenaga teknis, dan 1.062 tenaga kesehatan. Pembayaran gaji PPPK paruh waktu akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026 melalui APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2026.
Dari total penerima, 4.929 orang hadir langsung dalam kegiatan penyerahan SK, sementara 295 lainnya mengikuti secara daring karena prioritas pelayanan, terutama tenaga kesehatan di kepulauan.
Penulis : Red
Editor : Red
