Pemkab Probolinggo Kukuhkan Komitmen Perlindungan PMI Lewat MoU dengan BP2MI

Rabu, 3 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. (Foto : ADC Bupati)

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga. (Foto : ADC Bupati)

PROBOLINGGO, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) terkait tata kelola pelindungan pekerja migran dan keluarganya. Penandatanganan dilakukan di Aula KH Abdurrahman Wahid Gedung KP2MI/BP2MI, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Mukhtarudin dan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar.

MoU ini menjadi langkah Pemkab Probolinggo untuk memperkuat perlindungan bagi warga yang bekerja di luar negeri melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Kesepakatan itu mencakup pendataan, pembinaan, pengawasan penempatan, pencegahan penempatan non prosedural, hingga layanan pengaduan bagi pekerja migran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ruang lingkup kerja sama meliputi pemberantasan indikasi penempatan ilegal PMI, pelatihan bagi calon PMI, fasilitasi pelindungan selama proses penempatan, pelayanan terintegrasi sesuai regulasi, sosialisasi peluang kerja luar negeri, serta berbagi data untuk mendukung akses layanan dan koordinasi lintas sektor.

Bupati Probolinggo Gus Haris menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam memastikan pekerja migran terlindungi sejak tahap pra-keberangkatan hingga kepulangan.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir untuk penandatanganan MoU antara kementerian dengan empat daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan PMI di luar negeri. “Kami ingin pekerja migran berangkat secara prosedural, bekerja dengan aman, dan kembali ke tanah air dengan bermartabat,” tegasnya.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Probolinggo dinilai semakin terarah, terukur, dan berfokus pada keamanan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi PMI dan keluarganya.

Penulis : Sya

Editor : Sya

Berita Terkait

Mentan Pastikan Stok Beras Nasional Aman hingga 324 Hari ke Depan
Pemerintah Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Dukung Program 3 Juta Rumah
Presiden Prabowo Pimpin Lima Rapat Strategis di Hambalang, Bahas Pendidikan hingga Kesiapan Mudik
Polres Sumenep Raih Penghargaan Polres Teraktif pada Rakernis Bidpropam Polda Jatim 2026
PUTR Sumenep Sosialisasikan BKK Desa 2026, Kejari Ingatkan Transparansi Pengelolaan Dana
Bupati Pasuruan Temui Mensos, Usulkan Penambahan Kuota PBI-JK bagi Warga Rentan
Pemkab Banyuwangi Prioritaskan Dokter Spesialis dalam Beasiswa Banyuwangi Progresif
Bupati Ipuk Buka Musrenbang RKPD 2027, Fokus Daya Saing SDM dan Hilirisasi Ekonomi

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 12:18 WIB

Pemerintah Groundbreaking Rusun Subsidi di Meikarta, Dukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 9 Maret 2026 - 10:28 WIB

Presiden Prabowo Pimpin Lima Rapat Strategis di Hambalang, Bahas Pendidikan hingga Kesiapan Mudik

Jumat, 6 Maret 2026 - 14:53 WIB

Polres Sumenep Raih Penghargaan Polres Teraktif pada Rakernis Bidpropam Polda Jatim 2026

Jumat, 6 Maret 2026 - 13:46 WIB

PUTR Sumenep Sosialisasikan BKK Desa 2026, Kejari Ingatkan Transparansi Pengelolaan Dana

Jumat, 6 Maret 2026 - 13:00 WIB

Bupati Pasuruan Temui Mensos, Usulkan Penambahan Kuota PBI-JK bagi Warga Rentan

Berita Terbaru