Pemkab Sumenep dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian

Rabu, 9 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf didampingi Sekdakab setempat, Edy Rasiyadi menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf didampingi Sekdakab setempat, Edy Rasiyadi menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

SUMENEP, detikkota.com – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, Edy Rasiyadi bersama BPJS Ketenagakerjaan setempat memberikan santunan kepada keluarga almarhum kepala desa dan perangkat desa.

“Pemberian santunan ini bagian dari penyelenggaraan program jaminan sosial yang merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat,” jelas Sekdakab Edy, di Balai Desa Giring, Kecamatan Manding, Selasa (8/8/2023).

Menurutnya, penyerahan santuan itu merupakan salah satu manfaat bagi masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kepala desa dan perangkat desa termasuk masyarakat yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan sosial ekonomi, manakala mengalami peristiwa kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia,” imbuhnya.

Sekdakab mengatakan, santuan dari BPJS dalam bentuk Jaminan Kematian (JKM) itu menambah pemahaman dan pengetahuan bagi perangkat desa dan masyarakat tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang telah memberikan manfaat jaminan kematian bagi masyarakat dan perangkat desa yang meninggal dunia di Kabupaten Sumenep,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, BPJS Kabupaten Sumenep juga mengadakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf mengungkapkan, kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sumenep yang menjadi peserta program jaminan sosial, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berjumlah 4.027 peserta.

Dari ribuan kepala desa dan perangkat desa itu, rinciannya sebanyak 302 kepala desa, 303 sekretaris desa, 955 kasi, 955 kaur dan 1.512 kepala dusun.

“Saat ini, penyaluran manfaat JKM diberikan kepada sebelas orang ahli waris, dengan ketentuan setiap ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42 juta,” pungkasnya

Berita Terkait

Dinas PRKP Bangkalan Gencarkan Sosialisasi PBG dan SLF, Dorong Kesadaran Masyarakat terhadap Legalitas Bangunan
Dispusip dan TP PKK Bangkalan Gelar Sosialisasi Budaya Baca, Bupati: Literasi adalah Investasi Jangka Panjang
Wali Kota Eri Cahyadi Tunjukkan Inovasi PSEL Benowo kepada Bupati Bantul
Dispendukcapil Surabaya: Seribu Warga Meninggal Belum Dilaporkan, Berpotensi Ganggu Data Kependudukan
Bupati Sumenep Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2026 di Rapat Paripurna DPRD
Bupati Malang Serahkan Hibah Fasilitas Persampahan dan Luncurkan Layanan UPT-PP Tumpang Kloter III
Wali Kota Probolinggo Pimpin Rapat Staf, Tekankan Kekompakan dan Inovasi Pasca Rotasi Pejabat
Bupati dan Wabup Subang Ikuti Ziarah Nasional di TMP Cidongkol

Berita Terkait

Kamis, 9 Oktober 2025 - 11:31 WIB

Dinas PRKP Bangkalan Gencarkan Sosialisasi PBG dan SLF, Dorong Kesadaran Masyarakat terhadap Legalitas Bangunan

Rabu, 8 Oktober 2025 - 12:04 WIB

Dispusip dan TP PKK Bangkalan Gelar Sosialisasi Budaya Baca, Bupati: Literasi adalah Investasi Jangka Panjang

Selasa, 7 Oktober 2025 - 15:56 WIB

Wali Kota Eri Cahyadi Tunjukkan Inovasi PSEL Benowo kepada Bupati Bantul

Senin, 6 Oktober 2025 - 23:43 WIB

Dispendukcapil Surabaya: Seribu Warga Meninggal Belum Dilaporkan, Berpotensi Ganggu Data Kependudukan

Senin, 6 Oktober 2025 - 23:39 WIB

Bupati Sumenep Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2026 di Rapat Paripurna DPRD

Berita Terbaru