SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja menjelang pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV Tahun 2025.
Melalui Bappeda, pemerintah daerah menggelar Rapat Penguatan Implementasi SAKIP sebagai langkah konsolidasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan selaras dan terukur.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan penguatan SAKIP merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perangkat daerah menguatkan SAKIP merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil pencapaiannya,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan bahwa SAKIP menjadi momentum bagi setiap perangkat daerah untuk menata kembali seluruh proses kinerja agar semakin terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap perangkat daerah harus memiliki akuntabilitas kinerja bukan hanya tuntutan administratif, melainkan kebutuhan fundamental dalam memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Arif menjelaskan bahwa Bappeda telah melakukan pendampingan intensif, mulai dari penginputan realisasi kinerja dan pohon kinerja pada E-SAKIP Pro, penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, hingga pengunggahan dokumen pada esr.kemenpan.go.id.
Melalui rapat tersebut, Bappeda bersama perangkat terkait berupaya meningkatkan kualitas data dan mempercepat penyelesaian rekomendasi evaluasi untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami ingin sinergi melalui proses pendampingan bisa meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menghasilkan laporan kinerja yang komprehensif sehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP pemerintah daerah,” jelasnya.
Bappeda bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat juga merencanakan pendampingan lanjutan guna mempercepat penyempurnaan penginputan kinerja perangkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yang memerlukan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat,” pungkas Arif Firmanto.
Penulis : M
Editor : Red
