MALANG, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mempercepat langkah transformasi digital sebagai strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 yang digelar Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) Kota Malang pada Kamis (10/7/2025), sejumlah langkah konkret disiapkan untuk mengoptimalkan transaksi non-tunai.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menekankan pentingnya digitalisasi transaksi dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk peningkatan transparansi serta upaya meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Transaksi elektronik bukan sekadar teknologi, tetapi kunci untuk pelayanan publik yang lebih baik dan pendapatan daerah yang optimal,” ujar Ali dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Atria Malang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali juga menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah penghasil PAD untuk segera menerapkan sistem pembayaran digital. Di antaranya melalui UE Reader oleh Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir, mesin EDC oleh Diskopindag untuk retribusi pasar, serta pemanfaatan QRIS di instansi seperti Dinas Kesehatan, DPUPRPKP, BKAD, Disdikbud, dan Disporapar.
Pemerintah Kota Malang juga memperkuat kerja sama dengan sejumlah bank mitra seperti BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri, serta mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) agar semakin optimal.
Tak hanya di internal pemerintahan, literasi digital kepada masyarakat juga menjadi fokus untuk mendukung penerapan transaksi elektronik secara menyeluruh dan merata.
“Sebagai kota besar di Jawa Timur, Malang tidak boleh tertinggal dalam transformasi digital. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan sistem keuangan daerah yang efisien dan akuntabel,” tegas Ali.
Sebagai catatan, pada semester II tahun 2024, Kota Malang mencatat nilai Indeks ETPD sebesar 97%, meningkat 3,1% dari semester sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh penyediaan kanal pembayaran seperti UE Reader dan mesin EDC. Melalui HLM ETPD 2025, Pemkot Malang menargetkan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan.
