MALANG, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berkonsultasi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Konsultasi yang dilaksanakan pada Kamis (31/7/2025) itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso. Pemkot Malang berkoordinasi aktif dengan KemenPANRB untuk memperoleh arahan teknis, memperkuat indikator kinerja, serta memperdalam pemahaman mengenai integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
“Akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi alat penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan,” ujar Sekda Erik.
Pemkot Malang berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP dengan menyempurnakan sistem pelaporan kinerja dan memastikan program serta kegiatan setiap perangkat daerah selaras dengan tujuan pembangunan yang berorientasi pada hasil.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diarahkan untuk bekerja dengan pendekatan yang terukur, berdampak, dan sesuai dengan standar reformasi nasional.
“Kami ingin perubahan yang tidak hanya memperbaiki skor evaluasi, tapi juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata,” kata Wahyu.
Dalam konsultasi tersebut, Pemkot Malang juga mempresentasikan inovasi berbasis digital berupa aplikasi SEROJA (Sistem Evaluasi Monitoring Kinerja). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pelaporan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh, dari level kepala daerah hingga staf pelaksana.
“SEROJA akan menjadi fondasi transformasi manajemen kinerja yang lebih terukur, transparan, dan responsif,” tambah Wahyu.
Dengan konsultasi intensif ke KemenPANRB dan penerapan sistem digital seperti SEROJA, Pemkot Malang berharap tidak hanya mampu meningkatkan nilai evaluasi administratif, tetapi juga menciptakan dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.
