SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dapat aktif beroperasi pada pertengahan September 2025. Target tersebut mengikuti arahan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas, sejalan dengan visi Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Febrina Kusumawati mengatakan bahwa pemerintah pusat menargetkan operasional 80.081 koperasi Merah Putih secara nasional pada Oktober 2025. Sementara itu, Pemprov Jatim menargetkan seluruh koperasi aktif paling lambat akhir September.
“Kalau pusat menargetkan Oktober, provinsi akhir September, maka kami targetkan pertengahan September sudah jalan semua,” kata Febrina usai mengikuti peresmian koperasi secara virtual di Convention Hall Surabaya, Senin (21/7/2025).
Febrina menjelaskan, kesuksesan koperasi sangat bergantung pada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bulog, Pertamina, dan PLN. Ia menyebut bahwa Pertamina bahkan telah menyatakan minat untuk menjadikan koperasi sebagai prototipe pangkalan distribusi LPG.
Selain BUMN, potensi kerja sama juga terbuka dengan lembaga seperti Samsat untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor. “Kemungkinan opsen atau pajak daerah itu bisa menjadi bagian dari operasional koperasi,” jelasnya.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Himbara, dengan bunga maksimal 3 persen. Skema ini untuk mendorong koperasi tetap bergerak meski belum memiliki modal besar.
“Menunggu modal bukan alasan untuk tidak bergerak. Kalau menunggu pinjaman cair baru jalan, itu tidak efektif,” tegas Febrina.
Ia menyebut kebutuhan dasar seperti beras bisa mulai dikelola koperasi dari sekarang, dengan memetakan jumlah kebutuhan di tingkat RW dan menjalin komunikasi dengan Bulog.
Terkait skema pembayaran dengan mitra seperti Bulog dan PLN, Febrina menyampaikan bahwa setiap institusi memiliki mekanisme tersendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah adalah menjembatani koperasi dengan pihak yang memiliki dukungan modal.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KKMP diharapkan bisa menyerap tenaga kerja di tingkat kelurahan, seperti tenaga kurir, pengemasan, dan administrasi, seiring dengan berjalannya operasional.
Meski struktur koperasi saat ini masih terbatas, Febrina optimistis koperasi akan berkembang dan berperan sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri.
“Kalau ekosistem ekonomi sudah berputar di satu kampung, di situlah cita-cita Kampung Pancasila mulai terwujud melalui koperasi,” pungkasnya.
