SURABAYA, detikkota.com – Bupati Bangkalan Lukman Hakim menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Grand Empire Place, Surabaya, Selasa (16/12/2025). Kegiatan tersebut mengusung tema “Satukan Aksi Berantas Korupsi”.
Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri H. Azwan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Inspektur Provinsi Jawa Timur, serta para kepala daerah dan inspektur kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menyoroti peran pemanfaatan teknologi digital serta keterlibatan generasi muda dalam mengampanyekan gerakan antikorupsi secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai upaya mendorong keterlibatan lintas institusi dan generasi muda, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat melaksanakan sejumlah program pada peringatan Hakordia 2025. Di antaranya pengembangan Desa Antikorupsi, program Patriot Integritas Jawa Timur, serta kampanye edukatif antikorupsi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri H. Azwan menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menyampaikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa di Bangkalan telah menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja.
“Perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka melalui Musrenbang hingga RPJMD, dan pelaksanaan proyek fisik menggunakan sistem e-katalog agar dapat diakses publik, sehingga tidak ada ruang untuk intervensi,” ujar Lukman Hakim.
Bupati Lukman juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi jalannya kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Penulis : EDW
Editor : Red
