Pertama Menyelesaikan Pengangkatan CASN dan PPPK, BKN RI Beri Penghargaan Pemkab Sumenep

Selasa, 22 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

Pasalnya Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai instansi wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabya, merupakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang pertama menyelesaikan proses pengadaan CASN dan PPPK 2024 hingga penyerahan SK pengangkatannya.

“SK Bupati pengangkatan CASN dan PPPK tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terlibat, mulai proses seleksi hingga pelaksanaan penyerahan SK-nya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela Penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024, di halaman Kantor Bupati, Senin (21/04/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihaknya berkomitmen secepatnya menyelesaikan administrasi kepegawaian pemerintahan, supaya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.

“Kami termotivasi dengan penghargaan ini untuk terus meningkatkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih efektif, sekaligus memperkuat integritas dan kompetensi ASN di jajaran pemerintah daerah,” terangnya.

BKN RI memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah memenuhi standar kualitas, dalam seleksi dan pengangkatan CASN dan PPPK hingga penyerahan SK pengangkatannya tepat waktu.

Sementara penghargaannya diserahkan langsung oleh perwakilan BKN Regional II Surabaya kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo pada Penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 saat Apel Gabungan.

Bupati menyatakan, pemerintah daerah terus berinovasi dalam reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan memiliki aparatur yang kompeten, disiplin, dan berintegritas.

“Pemerintah apabila aparaturnya memiliki integritas, loyalitas, dan kapasitas yang tinggi diharapkan berefek positif terhadap pelayanan publik yang berkualitas,” pungkasnya.

Sementara Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto menyatakan, CPNS dan PPPK melakukan pemberkasan yang dilaksanakan mulai 23 Januari hingga 21 Februari 2025.

“CPNS dan PPPK setelah dilakukan verifikasi dokumen secara online sejumlah 244 orang dinyatakan lulus, untuk mendapatkan penetapan NIP dan NIPPPK oleh BKN,” ujarnya.

PPPK yang menerima SK tahap pertama sebanyak 207 orang, perinciannya tenaga teknis 107 orang, guru 99 orang dan tenaga kesehatan 1 orang, sedangkan CPNS sebanyak 37 orang, sehingga totalnya 244 orang.

Berita Terkait

Wakapolres Sumenep Resmi Berganti, Kompol Haris Darma Sucipto Jabat Wakapolres
Bansos Digital Nasional Bergulir, Banyuwangi Tampil sebagai Role Model
Calon Sekda Sumenep yang Masuk Tahap Assessment
Pemkot Surabaya Tingkatkan Kualitas Jalan Rawan Genangan dengan Metode Overlay
Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemkab Lumajang Terbitkan SE Larangan ASN Live Media Sosial Saat Jam Kerja
Diskominfo Bangkalan Terima Kunjungan DPRD Tulungagung Bahas Transparansi Digital
Sinergi Antar Lembaga, Kapolres Sumenep Sambut Silaturahmi Ka Rutan Kelas IIB Sumenep

Berita Terkait

Rabu, 4 Februari 2026 - 10:32 WIB

Wakapolres Sumenep Resmi Berganti, Kompol Haris Darma Sucipto Jabat Wakapolres

Rabu, 4 Februari 2026 - 08:54 WIB

Bansos Digital Nasional Bergulir, Banyuwangi Tampil sebagai Role Model

Rabu, 4 Februari 2026 - 08:43 WIB

Calon Sekda Sumenep yang Masuk Tahap Assessment

Selasa, 3 Februari 2026 - 09:13 WIB

Pemkot Surabaya Tingkatkan Kualitas Jalan Rawan Genangan dengan Metode Overlay

Selasa, 3 Februari 2026 - 09:11 WIB

Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berita Terbaru