SUMENEP, detikkota.com – Penentuan lokasi proyek Irigasi Perpompaan (IRPOM) di Kabupaten Sumenep mulai menuai sorotan. Sejumlah dugaan mencuat, mulai dari ketidaksesuaian titik pembangunan dengan usulan awal kelompok tani (Poktan), minimnya musyawarah, hingga dugaan keterlibatan oknum Koordinator Penyuluh (Korluh) Pertanian dalam menentukan lokasi proyek.
Persoalan ini bukan sekadar soal di mana pompa irigasi dibangun. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai transparansi proses penentuan lokasi, dasar teknis pemilihan titik, serta sejauh mana kebutuhan riil petani menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Dugaan itu disampaikan Sunan, salah seorang petani di Kabupaten Sumenep. Ia mengungkapkan adanya perbedaan antara titik yang sebelumnya dibicarakan bersama petani dengan lokasi yang diduga menjadi tempat realisasi pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, perubahan tersebut diduga berlangsung tanpa pelibatan dan musyawarah kembali dengan pihak petani yang berkepentingan.
“Setahu kami yang diusulkan di satu titik, tapi yang diduga dibangun di titik lain. Kami merasa tidak diajak musyawarah lagi soal perubahan itu,” ungkap Sunan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Sunan bahkan mengaku telah mengantongi sejumlah bukti untuk mendukung keterangannya. Bukti tersebut, menurut dia, berupa foto, video, serta informasi titik koordinat lokasi yang dipersoalkan.
Ia juga menyoroti dugaan jarak antartitik pembangunan yang dinilai terlalu berdekatan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penempatan pompa, terutama jika dibandingkan dengan hamparan pertanian lain yang justru disebut lebih membutuhkan akses pengairan.
“Saya sudah punya buktinya, ada foto, video, dan titik lokasinya. Jaraknya diduga sangat dekat. Buat apa dibangun berdekatan kalau yang jauh justru tidak dapat air?” tegasnya.
Bagi Sunan, persoalan tersebut berpotensi membuat tujuan program IRPOM tidak tercapai secara optimal. Sebab, pembangunan infrastruktur irigasi semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan petani, bukan sekadar memenuhi realisasi fisik proyek.
Ia mempertanyakan apakah penentuan titik benar-benar didasarkan pada kebutuhan teknis dan kondisi hamparan pertanian atau justru dipengaruhi keputusan pihak tertentu.
Sorotan lebih serius diarahkan kepada oknum Korluh Pertanian yang diduga memiliki peran dalam penentuan lokasi. Sunan menilai fungsi penyuluh semestinya menjadi pendamping dan penghubung kepentingan petani dengan pemerintah, bukan mengambil keputusan sepihak tanpa transparansi.
“Seharusnya Korluh itu mendampingi petani, bukan diduga mengatur sendiri,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Sunan juga mempersoalkan keterbukaan administrasi program. Ia mengaku belum pernah diperlihatkan berita acara verifikasi lapangan, dokumen usulan akhir kelompok tani, maupun penjelasan teknis apabila memang terjadi perubahan titik pembangunan.
Padahal, dokumen-dokumen tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan lokasi dilakukan, siapa yang mengusulkan, siapa yang memverifikasi, serta apa dasar pertimbangan apabila terdapat perubahan dari usulan awal.
Tanpa keterbukaan dokumen, dugaan penyimpangan dalam proses penentuan lokasi akan sulit dijawab secara objektif. Karena itu, klarifikasi tidak cukup hanya dengan penjelasan lisan, tetapi perlu dibuktikan melalui pencocokan dokumen administrasi dan kondisi faktual di lapangan.
DKPP SUMENEP DIMINTA TURUN TANGAN
Sunan mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa. Ia meminta dilakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah titik yang diusulkan kelompok tani, titik yang tercantum dalam proposal atau surat keputusan (SK), dan titik yang benar-benar dibangun sudah sesuai.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk mencegah program pemerintah kehilangan sasaran dan memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
“Kalau memang dugaan ini benar, jangan dibiarkan. Tapi kalau salah, silakan diluruskan. Ini uang negara, untuk petani,” tegas Sunan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut belum terverifikasi secara independen. Pihak Korluh Pertanian Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan pada Kamis (12/11/2026) belum memperoleh respons sehingga hak jawab pihak terkait belum didapatkan.
Publik kini menunggu penjelasan DKPP Sumenep. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan penempatan sejumlah unit pompa, melainkan transparansi pelaksanaan program, ketepatan sasaran pembangunan, dan kepercayaan petani terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen dan verifikasi lapangan semestinya menjadi jalan untuk menjawab berbagai dugaan tersebut.
Penulis : M
Editor : Id
