SUMENEP, detikkota.com – Kericuhan dalam pertandingan Lomba Bola Tangkap Joko Melleng Event antara PBT Kaleng Mira melawan PBT Pancoran Emas di Lapangan I, Senin (9/11/2026), berbuntut laporan polisi. Panitia penyelenggara resmi melaporkan dugaan penganiayaan terhadap hakim garis serta perusakan fasilitas pertandingan ke Polresta Sumenep.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Suyanto, salah satu hakim garis yang juga merupakan bagian dari panitia penyelenggara. Laporan diterima SPKT Polresta Sumenep pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB dengan nomor STTLP/B/421/XI/2026/SPKT/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR.
Pihak yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan insiden kekerasan dan perusakan yang melibatkan pemain PBT Kaleng Mira, ofisial, serta sejumlah penonton yang diduga turut terlibat dalam kericuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan kronologi dalam laporan, insiden bermula ketika pertandingan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada dugaan aksi anarkis dan perusakan sejumlah fasilitas pertandingan, termasuk tiang CCTV.
Ironisnya, Suyanto yang saat itu bertugas sebagai hakim garis dan berupaya melerai kericuhan justru mengaku menjadi korban pemukulan. Dalam keterangannya kepada kepolisian, ia menyebut beberapa orang diduga memukul wajahnya menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian kanan.
Tak hanya menimbulkan dugaan korban kekerasan, kericuhan tersebut juga mengakibatkan fasilitas pertandingan mengalami kerusakan. Tiang CCTV dilaporkan bengkok, sementara kamera pengawas merek HK Vision mengalami kerusakan.
Kerugian materiil akibat perusakan tersebut ditaksir mencapai Rp1 juta. Fasilitas itu merupakan inventaris pertandingan yang pengadaannya bersumber dari kas panitia Joko Melleng Event.
Direktur Pelaksana Teknis Lomba Bola Tangkap Joko Melleng Event, Jufriadi MS, menegaskan bahwa pihak penyelenggara tidak akan membiarkan tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas pertandingan berlalu tanpa proses hukum.
Menurutnya, setiap persoalan dalam pertandingan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dan aturan kompetisi, bukan dengan tindakan kekerasan ataupun aksi perusakan.
“Perbedaan pendapat dan ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Bukan dengan tindakan kekerasan, apalagi sampai melakukan perusakan fasilitas pertandingan,” tegas Jufriadi dalam siaran persnya, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menekankan bahwa laporan polisi tersebut bukan sekadar persoalan kerugian materiil, melainkan bentuk komitmen panitia untuk melindungi keselamatan perangkat pertandingan sekaligus menjaga marwah kompetisi.
“Langkah hukum ini bukan semata-mata persoalan kerugian materiil, tetapi juga upaya menjaga keselamatan perangkat pertandingan, melindungi fasilitas penyelenggaraan, dan memastikan sportivitas tetap menjadi prinsip utama dalam setiap kompetisi,” lanjutnya.
Panitia berharap Polresta Sumenep segera menindaklanjuti laporan tersebut, mengungkap secara terang pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memproses peristiwa itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kompetisi olahraga semestinya menjadi ruang menjunjung sportivitas, bukan justru menjadi ajang melampiaskan emosi yang berujung pada dugaan kekerasan dan perusakan.
Penulis : M
Editor : Id
