Presiden Jokowi Yakin KUPS Bisa Berkembang dengan Pendampingan

Selasa, 3 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat Terbatas (melalui video conference) mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020), di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Presiden Jokowi menyampaikan, Perhutanan sosial yang telah dilaksanakan dalam 6 tahun ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah berjalan.

Menurutnya, dari target 12,7 juta hektare untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai tahun ini bulan September itu tercapai 4,2 juta hektare.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di 4 tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih,” kata Jokowi, Selasa (3/11/2020).

“Artinya, memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” sambungnya.

Jokowi juga ingin mengingatkan bahwa perhutanan sosial ini bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat tetapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam me-manage/memanajemeni SK yang telah diberikan.

Yaitu, untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastural, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat.

“Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan. Dan juga pengembangan aspek bisnis tadi,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Jokowi, pendampingannya ini harus terintegrasi. Dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan.

“Saya kira kalau itu dilakukan, saya meyakini Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini akan bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

“Tapi memang sekali lagi harus, kita harus bekerja fokus di sisi ini, dan saya harapkan ini tahun ini, tahun depan ini betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Sidak Penjual Kembang Api di Hari Pertama Ramadan 2026
Bupati Ipuk Deklarasikan Banyuwangi ASRI, Selaraskan Program Indonesia ASRI Presiden Prabowo
BM Satlantas Polres Purwakarta Gelar Jumat Berbagi, Bagikan Nasi Kotak ke Warga
Penyesuaian Data PBI BPJS di Lumajang Berdampak pada 52.773 Peserta
Clean Rivers Dukung Banyuwangi Bangun Dua TPS3R, Target Layani 850 Ribu Jiwa
Satlantas Polres Sumenep Latih Sopir Ambulans dalam Ops Keselamatan Semeru 2026
Skandal Kebijakan Batik Sumenep? Mahasiswa Bongkar Dugaan Permainan di Diskop
Jelang Peresmian Presiden, Polres Purwakarta Ikuti Anev SPPG MBG Polda Jabar

Berita Terkait

Kamis, 19 Februari 2026 - 10:01 WIB

Kapolres Sumenep Sidak Penjual Kembang Api di Hari Pertama Ramadan 2026

Jumat, 13 Februari 2026 - 23:57 WIB

BM Satlantas Polres Purwakarta Gelar Jumat Berbagi, Bagikan Nasi Kotak ke Warga

Jumat, 13 Februari 2026 - 10:57 WIB

Penyesuaian Data PBI BPJS di Lumajang Berdampak pada 52.773 Peserta

Jumat, 13 Februari 2026 - 10:53 WIB

Clean Rivers Dukung Banyuwangi Bangun Dua TPS3R, Target Layani 850 Ribu Jiwa

Kamis, 12 Februari 2026 - 12:33 WIB

Satlantas Polres Sumenep Latih Sopir Ambulans dalam Ops Keselamatan Semeru 2026

Berita Terbaru

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan kebijakan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadan 1447 Hijriah di lingkungan Pemkab Sumenep.

Pemerintahan

Pemkab Sumenep Kurangi Jam Kerja ASN Selama Ramadan 1447 H

Kamis, 19 Feb 2026 - 10:22 WIB