Presiden Jokowi Yakin KUPS Bisa Berkembang dengan Pendampingan

Selasa, 3 November 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOGOR, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Rapat Terbatas (melalui video conference) mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020), di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Presiden Jokowi menyampaikan, Perhutanan sosial yang telah dilaksanakan dalam 6 tahun ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sudah berjalan.

Menurutnya, dari target 12,7 juta hektare untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai tahun ini bulan September itu tercapai 4,2 juta hektare.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di 4 tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih,” kata Jokowi, Selasa (3/11/2020).

“Artinya, memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” sambungnya.

Jokowi juga ingin mengingatkan bahwa perhutanan sosial ini bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat tetapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam me-manage/memanajemeni SK yang telah diberikan.

Yaitu, untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastural, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat.

“Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan. Dan juga pengembangan aspek bisnis tadi,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Jokowi, pendampingannya ini harus terintegrasi. Dimulai tentu saja setelah SK diberi, ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan.

“Saya kira kalau itu dilakukan, saya meyakini Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini akan bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

“Tapi memang sekali lagi harus, kita harus bekerja fokus di sisi ini, dan saya harapkan ini tahun ini, tahun depan ini betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek
Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi
Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan
Muhamad Ridwan Abdul Aziz Wakili Purwakarta di Ajang Duta Pendidikan Jawa Barat 2027
MIOi Purwakarta Tantang Diskominfo Buka Dasar Hukum: Media Wajib Terverifikasi Dewan Pers, Pasal Berapa?
Dugaan Pengkondisian Titik IRPOM Mencuat, Sekjen BIDIK Desak Kepala DKPP Sumenep Evaluasi Korlu
Polresta Malang Kota Tanam 200 Pohon, Perkuat Pelestarian Sumber Mata Air

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:23 WIB

Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek

Senin, 16 November 2026 - 11:16 WIB

Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Senin, 16 November 2026 - 10:26 WIB

Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta

Senin, 16 November 2026 - 09:18 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan

Minggu, 15 November 2026 - 09:17 WIB

MIOi Purwakarta Tantang Diskominfo Buka Dasar Hukum: Media Wajib Terverifikasi Dewan Pers, Pasal Berapa?

Berita Terbaru