Resmi Dilantik, 225 TPD Siap Pelototi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Rabu, 8 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disalah satu hotel Jakarta Pusat.

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disalah satu hotel Jakarta Pusat.

JAKARTA, detikkota.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melantik 225 Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2023-2024, di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023) malam.

Hadir dalam pelantikan TPD Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah oleh seluruh anggota TPD secara bersama-sama. Kemudian sebagai bentuk simbolis, 4 perwakilan anggota TPD yang dilantik menandatangani berita acara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan, 225 TPD yang dilantik berasal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya, mereka bertugas membantu DKPP di masing-masing daerah.

“Hari ini kita melantik 225 anggota TPD. Jadi TPD ini ada yang dari unsur KPU dua, Bawaslu dua dan tokoh masyarakat dua di masing-masing provinsi. Jadi masing-masing provinsi ada enam orang,” jelas Heddy dilansir detik, Selasa (7/11/2023) malam.

Menurutnya, TPD bertugas sebagai tulang punggung DKPP ketika memeriksa perkara-perkara di daerah.

“Mereka lebih tahu situasi, lebih tahu keadaan di daerah. Sehingga keberadaan TPD sangat membantu DKPP,” imbuhnya.

Untuk diketahui, TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk DKPP untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat. Berbeda dengan TPD unsur masyarakat, TPD unsur KPU Provinsi /KIP Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi ditetapkan DKPP berdasar usulan dari lembaga masing-masing.

Berita Terkait

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani
Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor
Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan
Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup
Kapolres Sumenep Inisiasi Persamaan Persepsi APH Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru
Achmad Fauzi Kembali Pimpin DPC PDI Perjuangan Sumenep Periode 2025–2030
Konferda 2025 Tetapkan Kepengurusan Lengkap DPD PDI Perjuangan Jatim Periode 2025–2030
Said Abdullah Kembali Pimpin DPD PDI Perjuangan Jatim 2025–2030

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:32 WIB

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:13 WIB

Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor

Sabtu, 27 Desember 2025 - 17:26 WIB

Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Rabu, 24 Desember 2025 - 19:50 WIB

Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup

Selasa, 23 Desember 2025 - 13:04 WIB

Kapolres Sumenep Inisiasi Persamaan Persepsi APH Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru

Berita Terbaru