PURWAKARTA, detikkota.com – Pemanfaatan trotoar dan bahu jalan untuk kepentingan usaha di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan. Persoalan ini mencuat menyusul perbedaan keterangan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai kewenangan serta retribusi penggunaan aset daerah.
Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya retribusi atas pemanfaatan trotoar dan bahu jalan, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan DPUTR Kabupaten Purwakarta, Rahmat Amin, menyatakan bahwa tidak ada retribusi sebagaimana yang dipertanyakan.
Namun, pernyataan tersebut menjadi perhatian setelah muncul pertanyaan mengenai ketentuan dalam regulasi daerah yang mengatur pemanfaatan aset milik pemerintah, termasuk mekanisme penggunaan aset oleh pihak lain.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam mempertanyakan mekanisme pungutan atas pemanfaatan aset daerah.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, Riyan, menjelaskan bahwa instansinya hanya memiliki kewenangan dalam penerbitan perizinan. Sementara penerimaan retribusi atas pemanfaatan aset daerah bukan menjadi kewenangan DPMPTSP.
Menurutnya, apabila pemanfaatan tersebut berkaitan dengan trotoar, bahu jalan, maupun aset yang berada di bawah pengelolaan DPUTR, maka penjelasan mengenai retribusi dan mekanisme pemanfaatannya harus dikonfirmasi kepada organisasi perangkat daerah yang mengelola aset tersebut.
Perbedaan penjelasan kedua pejabat itu pun memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan pengelolaan aset daerah, khususnya ketika fasilitas publik digunakan untuk kepentingan usaha.
Publik kini membutuhkan kejelasan mengenai apakah pemanfaatan trotoar dan bahu jalan dalam kasus tersebut memang tidak dikenakan retribusi, termasuk apakah terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan tertentu.
Jika memang tidak ada kewajiban pembayaran, DPUTR diharapkan dapat menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat kewajiban retribusi, pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai pihak yang dikenai pungutan, besaran tarif, luas atau panjang aset yang dimanfaatkan, jangka waktu penggunaan, serta mekanisme penyetoran penerimaan ke kas daerah.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kewenangan antar-OPD, tetapi juga berkaitan dengan transparansi pengelolaan barang milik daerah dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, klarifikasi dari DPUTR Kabupaten Purwakarta dinilai penting untuk menjawab perbedaan keterangan tersebut sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik oleh pihak tertentu telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis : Nal
Editor : Red








