Setelah Kritik Soal TNI Melanggar HAM, BEM UI Kini Ditantang Untuk Menggelar KKN di Wilayah Papua

Kamis, 4 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPUA, detikkota.com – Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) menantang Badan Eksekutif Mahasiwa Universitas Indonesia (BEM Ul) agar melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua.

Tantangan ini, buntut kritik keras BEM Ul terhadap TNI atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

Sebelumnya, viral di media sosial jika oknum prajurit TNI diduga melakukan penganiayaan terhadap masyarakat Papua, dan ternyata ini menyita perhatian BEM Ul.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui akun isntagramnya @bemui_official BEM Ul diketahul megecam keras dugaan pelanggaran HAM tersebut. Mereka juga menyerukan kepada TNI untuk menghentikan
pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Siapa sangka, unggahan BEM Ul tersebut memantik reaksi dari para prajurit TNI termasuk Babinsa dan pasukan khusus seperti satuan Gultor, Denjaka, Kopaska, dan Marinir.

Bak ingin menunjukkan bagaimana kondisinya kehidupan dalam bertugas di tanah Papua, prajurit TNI pun menantang BEM Ul agar menggelar KKN.

Sebelumnya, unggahan ig bemui_offecial pada (26/03/2024), TNI ANIAYA SIPIL, HENTIKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA!

Halo, Ul dan Indonesia!

Beredarnya video yang menayangkan tindakan penganiayaan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga di Papua telah menggemparkan publik.

Kasus tersebut bukan satu-satunya, data menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran HAM mencakup kekerasan aparat terhadap sipil di Papua beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini jelas-jelas telah melanggar kewajiban negara dalam menegakkan HAM yang termaktub dalam konstitusi dan undang-undang.

Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia sungguh-sungguh menyikapi pelanggaran HAM di Papua dengan mengadakan investigasi menyeluruh dan memastikan berjalannya proses hukum yang adil dan transparan.

Pemerintah juga harus mengutamakan pendekatan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat, bukan pendekatan kekerasan yang melanggengkan pelanggaran HAM!

BEM UI 2024.

Berita Terkait

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani
Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor
Banjir Baru di Situbuled Picu Amarah Warga, DPUTR dan Perkim Dikecam
Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan
Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup
Kapolres Sumenep Inisiasi Persamaan Persepsi APH Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru
Angin Puting Beliung Terjang Desa Payudan Dundang, Polisi Bersama TNI Gerak Cepat Bantu Warga
Bentrok Ojol dan Buruh Saat Aksi Demo di Purwakarta, Situasi Memanas

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:32 WIB

TMI Sumenep Soroti Dugaan Mafia Solar Subsidi Gunakan Barcode Nelayan dan Petani

Kamis, 8 Januari 2026 - 11:13 WIB

Polres Sumenep Sambut Positif Rencana Kerja Sama dengan LBH GP Ansor

Selasa, 30 Desember 2025 - 17:25 WIB

Banjir Baru di Situbuled Picu Amarah Warga, DPUTR dan Perkim Dikecam

Sabtu, 27 Desember 2025 - 17:26 WIB

Polsek Ra’as Ungkap Kasus Curat, Dua Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Rabu, 24 Desember 2025 - 19:50 WIB

Hak Penumpang Terampas, Rokok Ilegal Berlayar Bebas Ketika Kapal Rakyat Lebih Melayani Penyelundup

Berita Terbaru

Suasana Balai Kota Surabaya yang menjadi lokasi Perayaan Natal Kota Surabaya 2026.

Daerah

Pemkot Surabaya Gelar Perayaan Natal Kota di Balai Kota

Kamis, 8 Jan 2026 - 13:17 WIB