SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran pembangunan. Seluruh program diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa seluruh kebijakan fiskal di tingkat kota harus selaras dengan tujuan negara dan berfokus pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
“Semua anggaran Pemerintah Kota Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara,” ujar Eri saat memberikan keterangan di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, terdapat tujuh indikator utama yang menjadi acuan keberhasilan pembangunan, yakni penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, kematian ibu dan anak, serta stunting; peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat pertama menjabat, kondisi sosial ekonomi Surabaya masih terdampak pandemi COVID-19 dengan angka stunting mencapai 28,5%, kemiskinan 5,9%, dan pengangguran terbuka sebesar 9,7%. Oleh karena itu, Pemkot lebih memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding pembangunan infrastruktur.
Hasilnya, angka stunting kini turun menjadi 1,6%, pengangguran terbuka tinggal sekitar 4%, dan kemiskinan menurun menjadi 3,9%, lebih rendah dari sebelum pandemi.
Meski fokus pada penguatan SDM, pembangunan infrastruktur tetap diperhatikan. Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas dengan target penurunan titik banjir dari 600 menjadi 180 lokasi. Sementara untuk perbaikan jalan rusak, Pemkot kini telah memperoleh izin dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan meski statusnya berada di luar kewenangan daerah.
Guna mengatasi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat, Pemkot juga merancang proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) yang akan terhubung ke kawasan Pelindo di Simpang Teluk Lamong. Proyek ini terbuka bagi partisipasi investor.
Di sektor hunian, Wali Kota Eri menyoroti fungsi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menurutnya harus diperuntukkan bagi warga miskin sebagai tempat tinggal sementara, bukan permanen.
Untuk memperkuat konektivitas dan mengurangi kemacetan, Pemkot turut mendorong penggunaan transportasi massal. Salah satunya dengan mendukung rencana pembangunan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada 2027, dengan Pemkot siap menyediakan transportasi pengumpan (feeder).
Wali Kota Eri mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah kota. “Ini demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga,” tandasnya.
