170 Desa di Kabupaten Bandung yang Sudah Cair Bantuan Gubernur TA 2020

Rabu, 7 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

BANDUNG, detikkota.com – Penggunanan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ke desa untuk pembinaan penyelenggaran pemerintah desa tahun 2020 dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan kondisi dilapangan dan kebutuhan desa.

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), saat di temui di kantornya jalan Soekarno-Hatta No. 466, Batununggal Kota Bandung mengatakan, bahwa desa perlu juga melakukan kontrol baik media maupun masyarakat.

“Desa itu perlu ada kontrol sosial, baik itu dari media, masyarakat ataupun ormas, bukan kita tidak percaya, agar kita juga bekerja sesuai on trak dan alurnya,” Selasa (6/10/2020)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata dia, di Jabar itu ada ribuan desa dan di Kabupaten Bandung ada 270 desa, dan di tahun 2020 ini ada penambahan anggaran yaitu 130 juta dari 127 juta.

“Perioritas dana bantuan keuangan desa dari Provinsi Jabar tersebut untuk pembelian pulsa kouta internet program sapa warga. Tunjangan penghasilan aparat desa, oprasional posyandu, pokjanal posyandu desa,” ujarnya.

Selanjutnya Wahyudin menyampaikan bantuan senilai Rp 130 juta bagi seluruh desa di Jabar sisanya untuk penggunaan alokasi anggaran peningkatan insfakstruktur perdesaan.

“Di Kabupaten Bandung sampai saat ini masih ada 41 desa yang masih dalam proses verifikasi, artinya usulanya lambat, yang sudah cairnya baru 170, yang 30 desa lagi proses di BKAD, juga masih ada 26 desa yang belum mengajukan padahal ini sudah masuk bulan Oktober dan sangat mepet waktunya,” ungkapnya.

“Saya harapkan juga bantuan teman teman media dapat juga memantau, mengawasi juga mendorong percepatan tersebut, karena kabupaten Bandung ini termasuk lambat,” pungkasnya. (Way)

Berita Terkait

Polres Sumenep Tegaskan Seleksi Polri 2026 Harus Bersih dan Transparan
Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut
Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta
Puncak Arus Balik Lebaran, Pelabuhan Ketapang Dipadati Kendaraan
Kepala BNPB Tinjau Banjir Pasuruan, Soroti Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang
Heboh! Sumur Bor di Pragaan Semburkan Gas, Aparat Amankan Lokasi
Pencairan Dana Dipersoalkan, Anggota Arisan Get di Sumenep Keluhkan Kurangnya Transparansi
Pemerintah Kaji WFH Sehari dalam Sepekan, Sejumlah Sektor Berpotensi Dikecualikan

Berita Terkait

Selasa, 31 Maret 2026 - 22:26 WIB

Darurat BBM di Kepulauan Sumenep, Harga Melonjak hingga Rp30 Ribu dan Stok Nihil, Sekolah Lumpuh Nelayan Tak Melaut

Senin, 30 Maret 2026 - 11:15 WIB

Arus Balik Tol Trans Jawa Kondusif, 2,9 Juta Kendaraan Masuk Jakarta

Minggu, 29 Maret 2026 - 22:30 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran, Pelabuhan Ketapang Dipadati Kendaraan

Sabtu, 28 Maret 2026 - 11:50 WIB

Kepala BNPB Tinjau Banjir Pasuruan, Soroti Penanganan Jangka Pendek hingga Panjang

Kamis, 26 Maret 2026 - 18:08 WIB

Heboh! Sumur Bor di Pragaan Semburkan Gas, Aparat Amankan Lokasi

Berita Terbaru