170 Desa di Kabupaten Bandung yang Sudah Cair Bantuan Gubernur TA 2020

Rabu, 7 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

BANDUNG, detikkota.com – Penggunanan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ke desa untuk pembinaan penyelenggaran pemerintah desa tahun 2020 dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan kondisi dilapangan dan kebutuhan desa.

Wahyudin, Sekertaris Dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), saat di temui di kantornya jalan Soekarno-Hatta No. 466, Batununggal Kota Bandung mengatakan, bahwa desa perlu juga melakukan kontrol baik media maupun masyarakat.

“Desa itu perlu ada kontrol sosial, baik itu dari media, masyarakat ataupun ormas, bukan kita tidak percaya, agar kita juga bekerja sesuai on trak dan alurnya,” Selasa (6/10/2020)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kata dia, di Jabar itu ada ribuan desa dan di Kabupaten Bandung ada 270 desa, dan di tahun 2020 ini ada penambahan anggaran yaitu 130 juta dari 127 juta.

“Perioritas dana bantuan keuangan desa dari Provinsi Jabar tersebut untuk pembelian pulsa kouta internet program sapa warga. Tunjangan penghasilan aparat desa, oprasional posyandu, pokjanal posyandu desa,” ujarnya.

Selanjutnya Wahyudin menyampaikan bantuan senilai Rp 130 juta bagi seluruh desa di Jabar sisanya untuk penggunaan alokasi anggaran peningkatan insfakstruktur perdesaan.

“Di Kabupaten Bandung sampai saat ini masih ada 41 desa yang masih dalam proses verifikasi, artinya usulanya lambat, yang sudah cairnya baru 170, yang 30 desa lagi proses di BKAD, juga masih ada 26 desa yang belum mengajukan padahal ini sudah masuk bulan Oktober dan sangat mepet waktunya,” ungkapnya.

“Saya harapkan juga bantuan teman teman media dapat juga memantau, mengawasi juga mendorong percepatan tersebut, karena kabupaten Bandung ini termasuk lambat,” pungkasnya. (Way)

Berita Terkait

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah
Aksi Solidaritas di Polres Sumenep Desak Keadilan bagi Korban Pencabulan Anak
Aksi PMII UNIBA Memanas, Kepala Disbudporapar Sumenep Walk Out dari Dialog

Berita Terkait

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:41 WIB

Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum

Rabu, 31 Desember 2025 - 12:38 WIB

Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah

Berita Terbaru

Bupati Lumajang Indah Amperawati foto bersama saat menghadiri pengukuhan pengurus DPC PKDI Kabupaten Lumajang periode 2025–2030 di Pendopo Suhanto Agro, Kecamatan Sukodono, Rabu (7/1/2026).

Pemerintahan

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Rabu, 7 Jan 2026 - 16:24 WIB