40% Dana Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Dapat Dibelanjakan

Selasa, 9 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Logo KPU

Logo KPU

SUMENEP, detikkota.com – Tidak semua anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa dibelanjakan. Setidaknya ada 40% anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep hingga saat ini tidak dapat digunakan. Padahal, sudah dicairkan pada tahun 2023 lalu.

Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep, Dewiyani mengatakan, sampai saat ini dana senilai Rp28 miliar tidak diambil. Alasannya, masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pilkada. Dana itu masih tersimpan di salah satu bank negara.

“Sampai saat ini belum dapat digunakan, kami sifatnya menunggu dari KPU RI,” sebutnya, Senin (8/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, anggaran 40% itu merupakan dana dari total anggaran senilai Rp70 miliar. Saat ini KPU Sumenep terus berkonsultasi pada KPU RI.

Dewiyani memperkirakan, PKPU tentang tahapan Pilkada baru turun setelah Pemilu 2024, sambil lalu menunggu pencairan dana 60% di tahun 2024 ini.

“Insya Allah akhir bulan Februari atau awal bulan April 2024,” imbuhnya.

Tidak hanya anggaran yang melekat di KPU, dana untuk pengawasan pun sama. Terdapat miliaran rupiah dana yang dialokasikan untuk Bawaslu juga belum bisa dicairkan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Ahmad Zubaidi mengatakan, kurang lebih 40% anggaran pengawasan Pilkada 2024 belum digunakan, besarannya sekitar Rp9,6 miliar, dari total anggaran Rp24 miliar.

“Untuk penggunaannya nunggu ada tahapan Pilkada, tentunya dana masih ada, tidak digunakan,” pungkas Zubaidi.

Berita Terkait

Buron ke Cirebon, Pelaku Asusila Anak Asal Lenteng Akhirnya Ditangkap
Mantan Karyawan Toko di Pamanukan Ditangkap Usai Curi Uang Rp50 Juta
Oknum PNS Kesbangpol Subang Terlibat Penipuan Proyek Fiktif Nasi Kotak, Kerugian Capai Rp15 Juta
Polres Sumenep Ungkap Kasus Curanmor di Tiga TKP
Keadilan Dipertanyakan! Kasus Pdt. Horas Picu Kecurigaan Publik
Polsek Purwakarta Kota Terbitkan SP2HP Dugaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
Aktivis Soroti Kasus Kades Pragaan Daya, Penegakan Hukum Diminta Tak Tebang Pilih
Pernyataan Pelapor Jadi Kunci, Kuasa Hukum H. Latif Tegaskan Bukan Kasus Pidana

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 11:23 WIB

Buron ke Cirebon, Pelaku Asusila Anak Asal Lenteng Akhirnya Ditangkap

Kamis, 7 Mei 2026 - 03:15 WIB

Mantan Karyawan Toko di Pamanukan Ditangkap Usai Curi Uang Rp50 Juta

Kamis, 7 Mei 2026 - 03:12 WIB

Oknum PNS Kesbangpol Subang Terlibat Penipuan Proyek Fiktif Nasi Kotak, Kerugian Capai Rp15 Juta

Senin, 4 Mei 2026 - 16:21 WIB

Polres Sumenep Ungkap Kasus Curanmor di Tiga TKP

Senin, 27 April 2026 - 13:01 WIB

Keadilan Dipertanyakan! Kasus Pdt. Horas Picu Kecurigaan Publik

Berita Terbaru

Ilustrasi

Ekonomi

Rupiah Masih Tertekan Meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen

Jumat, 8 Mei 2026 - 14:31 WIB