Geruduk DPRD Kota Surabaya, Warga Desak Cabut Konsesi PT KAI

Selasa, 5 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA, detikkota.com – Unjuk rasa yang dilakukan oleh Warga dari pacar keling dan sekitarnya pada hari, Selasa 5 Oktober 2021 ini di kawal langsung oleh Polrestabes Surabaya. Demo yang dilakukan sekelompok warga di Kantor DPRD Surabaya ini untuk menyuarakan keluh kesah warga mengenai sengketa tanah PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

Selain itu, aksi ini juga dilakukan berdasarkan informasi dimana ketua Aliansi Penghuni Rumah Tanah Negara (APRTN), Achmad Syafi’i dilaporkan ke Polisi oleh PT. KAI dengan tuduhan penghasutan. Achmad Syafi’I sendiri menyebutkan, bahwa PT.KAI lah yang mempersulit warga mengenai kepastian hukum dan hak masyarakat.

Kita ingin semua penyelesaiannya ini merujuk kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Presiden. Ini kan, sengketa klasik yang banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Setiap konflik yang seperti ini Presiden sudah tegas memerintahkan kalo faktanya setiap konsesi yang diberikan oleh pemerintah baik swasta maupun BUMN kalo faktanya disitu ada kampung, ada desa yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, maka berikan kepastian hukum dan hak nya kepada Masyarakat.” Ungkap Achmad Syafi’I.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi Unjuk rasa tak berlangsung lama, karena pada akhirnya Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono bersedia menemui Ketua APRTN beserta perwakilan lainnya. Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan sesuai dengan suara warga yang terus menerima teror dari PT. KAI, yakni salah satunya berupa ancaman penggusuran dengan truk tentara, padahal faktanya mereka adalah pegawai KAI yang menyamar dengan menggunakan pakaian lengkap layaknya tentara.

Achmad Syafi’I mengharapkan dengan kedatangan warga ke DPRD Surabaya agar dapat membantu untuk memfasilitasi Warga dan mengundang PT.KAI untuk di dudukkan bersama agar tidak meresahkan Warga lagi.

Pihak KAI bersikukuh mempersulit, padahal presiden sudah jelas perintahnya, kalau pemegang konsesi mempersulit, cabut konsesinya. Saya tinggal menunggu saja ini, Aparatur Pelaksana Pemerintah dibawah ini mau tidak melaksanakan amanahnya Presiden.” Tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa ia dan pihaknya akan segera mengadakan Rapat dengan komisi yang bersangkutan beserta perwakilan dari APRTN dan PT. KAI dengan tentram dan tidak beramai-ramai seperti hari ini. (Redho)

Berita Terkait

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita
Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan
Polresta Sumenep Amankan 13 Motor Diduga Hasil Kejahatan, Kapolresta: Belum Ada Tersangka
Bareskrim Kembangkan Kasus BBM Subsidi Ilegal di Sulsel, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:33 WIB

NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Kamis, 19 November 2026 - 10:49 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Empat Tersangka Ditangkap dan Aset Rp150 Miliar Disita

Kamis, 19 November 2026 - 10:44 WIB

Antisipasi Lonjakan Nataru, Kemenhub Siapkan Dua Pelabuhan Alternatif di Banyuwangi

Selasa, 17 November 2026 - 15:14 WIB

Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terbaru