Pegiat Politik Banyuwangi Kritik Keras Dugaan Oknum Komite Sekolah Kampanye

Jumat, 30 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANYUWANGI, detikkota.com – Media sosial khususnya di Kabupaten Banyuwangi dihebohkan dengan adanya rekaman video seseorang yang diduga oknum anggota komite SMAN 1 Pesanggaran yang berkampanye saat memimpin rapat disekolah.

Danu Budiono yang merupakan pegiat politik di Banyuwangi mengkritik keras apa yang telah dilakukan oknum anggota komite tersebut.

Menurut Danu Budiyono, dirinya menangkap dari rekaman video tersebut terdapat indikasi dinasti politik mulai mengakar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masih menurut Danu, apalagi dari video yang berdurasi 32 detik itu benar dilakukan di dalam kelas di SMAN 1 Pesanggaran. Kepala sekolahnya, kata dia, juga perlu dimintai klarifikasi, tentang kebenaran tempat dan siapa saja yang menghadiri acara tersebut.

Di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h, kata dia, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

“Inilah salah satu indikasi adanya dinasti politik dan sedang mengakar. Apalagi ada kata-kata (diksi) yang disampaikan yakni ‘titip pesan’, ‘pilih yang wedok’ (perempuan) atau ‘lanjutkan’. Itu diksi kampanye. Sebaiknya tidak diucapkan,” ungkap Danu kepada awak media,Jumat (30/10/2020).

Di masa kampanye ini, lanjutnya, diksi seperti itu harus dipahami oleh siapapun. Misalnya, saat mengisi kuliah umum, seminar atau rapat-rapat yang diadakan di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Di situ memaparkan keberhasilan pemerintah. Lalu menyebut ‘maka kesinambungan atau lanjutkan’ itu, kata dia, sudah termasuk kampanye.

“Dalam UU Pemilu 7 2017, lembaga pendidikan termasuk wilayah yang dilarang jadi arena kampanye,” papar Danu.

Selain itu jika benar, bahwa Ketua Komite SMAN 1 Pesanggaran juga seorang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK), maka, tambah Danu, oknum tersebut adalah perusak demokrasi.

“Apabila ada oknum di lingkungan pemerintahan, tak terkecuali anggota TKSK atau yang lain, mencederai demokrasi dan nyata-nyata secara terbuka kampanye harus ditindak tegas. Agar reformasi birokrasi tidak hanya sebatas wacana,” kritik Danu. (SHT)

Berita Terkait

PD MIO Indonesia Purwakarta Ucapkan Selamat atas Penghargaan ICC 100 Brands Awards 2026 oleh Ketua Umum DPP MIO Indonesia, AYS Prayogie
AYS Prayogie Raih Award Nasional, Ketua MIO Jabar: Ini Kebanggaan Kita Bersama!
Kado HUT ke-6, MIO Indonesia Sabet Penghargaan ICC 100 Brands Awards 2026
HUT ke-72 SEKATO Merah Putih, Batik Besurek Didorong Tembus Pasar Nasional hingga Internasional
Ricuh Joko Melleng Event Berujung Proses Hukum, Hayat: Kasus Tetap Jalan!
212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 23:04 WIB

PD MIO Indonesia Purwakarta Ucapkan Selamat atas Penghargaan ICC 100 Brands Awards 2026 oleh Ketua Umum DPP MIO Indonesia, AYS Prayogie

Minggu, 22 November 2026 - 22:56 WIB

AYS Prayogie Raih Award Nasional, Ketua MIO Jabar: Ini Kebanggaan Kita Bersama!

Minggu, 22 November 2026 - 15:53 WIB

Kado HUT ke-6, MIO Indonesia Sabet Penghargaan ICC 100 Brands Awards 2026

Minggu, 22 November 2026 - 15:43 WIB

HUT ke-72 SEKATO Merah Putih, Batik Besurek Didorong Tembus Pasar Nasional hingga Internasional

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Berita Terbaru