Pantai Lombang Tidak Berkembang, DPRD Sumenep Minta Pengelolaannya Dipihakketigakan

Jumat, 5 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi.

Anggota Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Masdawi.

SUMENEP, detikkota.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur meminta agar pengelola wisata pantai Lombang dipihakketigakan. Sebab, Pemkab Sumenep tidak maksimal mengelola wisata tersebut.

Salah satu buktinya, sejak 22 tahun terakhir wisata Pantai Lombang tidak ada kemajuan. Bahkan, infrastuktur jalan saja sudah sekitar 25 tahun tidak pernah diperbaiki meski kondisinya rusak.

“Saya dengar, tahun ini bupati akan memperbaikinya (akses jalan masuk ke Pantai Lombang)” kata Anggota Komisi IV, DPRD Sumenep, Masdawi, Jumat (5/5/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbusporapar) tidak hanya terobsesi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pengembangan fasilitas yang ada di setiap objek wisata juga harus diperhatikan.

Sebab, lanjutnya, banyak keluhan dari pengunjung bahwa fasilitas di Pantai Lombang  tidak sesuai dengan harga tiket masuk yang harus dibayar.

“Jadi, itu kan harus diimbangi dengan kenyamanan, keindahan dan keamanan. Sehingga para pengunjung merasa dengan harga tiket yang mahal itu bisa seimbang dengan fasilitas yang mereka rasakan,” jelasnya.

Menurutnya, Pantai Lombang hanya dipihakketigakan ketika ada momentum saja. Seperti, tahun baru dan Lebaran Ketupat.

Sementara itu, seorang pengunjung Pantai Lombang, Wardi mengatakan harga tiket masuk yang mahal dengan fasilitas yang ada di pantai tidak imbang.

“Saya sangat kecewa telah berkunjung ke wisata Pantai Lombang, sudah beberapa tahun di pantai ini tidak ada perubahan. Malah tiket masuknya semakin mahal, Rp 25 ribu,” tandasnya.

Berita Terkait

Layanan Adminduk Online Tekan Antrean Pemohon di MPP Siola Surabaya
SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87
Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas
Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani
Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI
Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pimpin Apel Perdana 2026, Wali Kota Probolinggo Tekankan Penguatan Kinerja ASN

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:06 WIB

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Kamis, 8 Januari 2026 - 12:21 WIB

Dinas Pertanian Subang Distribusikan Bantuan Program Upland untuk Petani Nanas

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:34 WIB

Pantau Penyemprotan Padi dengan Drone, Bupati Sumenep Dorong Swasembada Pangan Berbasis Petani

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:24 WIB

Bunda Indah Ajak Kepala Desa Solid Bangun Lumajang Lewat PKDI

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:13 WIB

Kapasitas Fiskal Rendah Jadi Tantangan Utama Penyusunan RKPD Lumajang 2027

Berita Terbaru