LUMAJANG, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten Lumajang menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Arya Wiraraja, Rabu (7/1/2026).
Bupati Lumajang menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah yang masih tergolong rendah mengharuskan pemerintah menyusun perencanaan pembangunan secara lebih cermat, efisien, dan tepat sasaran. Setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus benar-benar diprioritaskan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan fiskal, Bupati juga menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah. Meski telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tercatat masih menjadi yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.
Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, Bupati menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memperluas lapangan kerja.
Isu strategis lainnya adalah penanganan stunting. Menurut Bupati, stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Upaya penurunan stunting terus dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dan masyarakat.
“Stunting adalah tanggung jawab bersama karena menyangkut masa depan generasi Lumajang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Ia meminta seluruh pihak bersiap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan demokrasi desa dapat berjalan aman dan lancar.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi wadah penyelarasan pandangan serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lumajang.
Penulis : An
Editor : An
