Resmi Dilantik, 225 TPD Siap Pelototi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Rabu, 8 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disalah satu hotel Jakarta Pusat.

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) disalah satu hotel Jakarta Pusat.

JAKARTA, detikkota.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI melantik 225 Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2023-2024, di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023) malam.

Hadir dalam pelantikan TPD Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah oleh seluruh anggota TPD secara bersama-sama. Kemudian sebagai bentuk simbolis, 4 perwakilan anggota TPD yang dilantik menandatangani berita acara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan, 225 TPD yang dilantik berasal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya, mereka bertugas membantu DKPP di masing-masing daerah.

“Hari ini kita melantik 225 anggota TPD. Jadi TPD ini ada yang dari unsur KPU dua, Bawaslu dua dan tokoh masyarakat dua di masing-masing provinsi. Jadi masing-masing provinsi ada enam orang,” jelas Heddy dilansir detik, Selasa (7/11/2023) malam.

Menurutnya, TPD bertugas sebagai tulang punggung DKPP ketika memeriksa perkara-perkara di daerah.

“Mereka lebih tahu situasi, lebih tahu keadaan di daerah. Sehingga keberadaan TPD sangat membantu DKPP,” imbuhnya.

Untuk diketahui, TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk DKPP untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

Keanggotaan TPD terdiri dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat. Berbeda dengan TPD unsur masyarakat, TPD unsur KPU Provinsi /KIP Aceh dan unsur Bawaslu Provinsi ditetapkan DKPP berdasar usulan dari lembaga masing-masing.

Berita Terkait

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih
FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
Guru ASN Sumenep Masuk DPO, Kepala Madrasah Akui Sudah Panggil dan Datangi Rumahnya
Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan di Guluk-Guluk
Guru PNS di Sumenep Masuk DPO Kasus Dugaan Penggelapan, Pengawal Kasus: Guru Harus Jadi Teladan
Polresta Sumenep Bongkar Peredaran Sabu Jaringan Sampang, Tiga Tersangka Diamankan
Kasus Curanmor di Lenteng Terungkap, Polisi Amankan Pria Berinisial AM
Mahfud MD Nilai Penangkapan Eks Kepala BGN Tepat, Soroti Tata Kelola Program MBG

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 23:05 WIB

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 09:52 WIB

FWJI Kabupaten Bekasi Tempuh Jalur Hukum, RSP alias Ros Dilaporkan Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Rabu, 5 Agustus 2026 - 03:51 WIB

Guru ASN Sumenep Masuk DPO, Kepala Madrasah Akui Sudah Panggil dan Datangi Rumahnya

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:48 WIB

Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan di Guluk-Guluk

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:41 WIB

Guru PNS di Sumenep Masuk DPO Kasus Dugaan Penggelapan, Pengawal Kasus: Guru Harus Jadi Teladan

Berita Terbaru

Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogi.

Polhukam

Kasus Hotman Paris, MIO Desak Polisi Jangan Tebang Pilih

Minggu, 23 Agu 2026 - 23:05 WIB