Pengamanan Pilkada, Kapoldasu Jamin Netralitas Polri

Sabtu, 5 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, detikkota.com – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin kembali menegaskan kalau Polri khususnya Polda Sumatera Utara netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

“Tadi sudah saya pesan kepada anggota, untuk berfoto saja kepada siapapun (calon kepala daerah) tidak boleh,” sebutnya usai memimpin apel pergeseran pasukan (Serpas) dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2020 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Sabtu (5/12/2020).

Hal ini menunjukan bahwa Polri khususnya Polda Sumut netral untuk pelaksanaan Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020. “Artinya menjamin netralitas untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah,” terangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menyampaikan ada sanksi tegas terhadap anggota Polda Sumut yang kedapatan tidak netral dalam Pilkada. “Sudah pasti ada sanksinya,” ucapnya.

Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nantinya, itulah yang terbaik menjadi pemimpin kepala daerah. “Siapapun yang terpilih Itulah putra putri terbaik di Sumut,” jelas Martuani.

Seperti diketahui, sebanyak 713 personil Polda Sumatera Utara ditugaskan atau Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Kabupaten Nias Selatan (Nisel) untuk membantu pengamanan Pilkada serentak tahun 2020. (Leodepari)

Berita Terkait

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa
Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar
Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas
Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan
Disdik Tegaskan Tak Ada Potongan Dana Insentif Guru Non K2 Non ASN, Tantang Sebut Oknum
Insentif Guru Non K2 di Sumenep Diduga Dipangkas hingga Ratusan Ribu Rupiah
Fiskal Tertekan, AFED Nilai Kebijakan APBD Sumenep Tak Sejalan dengan Visi Kepala Daerah

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 14:12 WIB

Presiden Prabowo: Olahraga Cerminan Kekuatan dan Kebangkitan Bangsa

Rabu, 7 Januari 2026 - 15:58 WIB

Kapolres Sumenep Terima Penghargaan Presiden RI atas Dukungan Swasembada Pangan Nasional

Rabu, 7 Januari 2026 - 13:07 WIB

Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sabtu, 3 Januari 2026 - 07:15 WIB

Jalan Rusak Parah, Warga Montorna Terpaksa Gotong Royong Pikulkan Orang Sakit ke Puskesmas

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:11 WIB

Insentif Guru Non ASN Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Sumenep Buka Ruang Aduan

Berita Terbaru

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pemerintahan

SPBE Banyuwangi Tertinggi Nasional, KemenPAN-RB Beri Nilai 4,87

Jumat, 9 Jan 2026 - 14:06 WIB