Demi Makan Bergizi Gratis, Anggaran Infrastruktur Akan Dipangkas

Kamis, 16 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di kantor IDN, Rabu (15/01/2025).

Menurutnya, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Ia juga tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta),” ujar Thomas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ke depannya, pemerintah akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial,” jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

“Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus,” terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

Berita Terkait

DPMPTSP Lumajang Tekankan LKPM sebagai Instrumen Strategis Pemantauan Investasi
Wujudkan Transparansi Rekrutmen, Polres Sumenep Gelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah
Perjuangan Warga Surabaya Terkait Tanah EV Mulai Temui Titik Terang, Wali Kota Eri Kawal hingga Tingkat Pusat
DPRD Sumenep Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2025 dalam Rapat Paripurna
Komisi II DPR RI Cari Solusi Pemblokiran Tanah Surabaya, Wali Kota Eri Kawal hingga Tuntas
Brida Sumenep Gelar FGD Lanjutan Bahas Penguatan Pariwisata Segitiga Emas
DLH Lumajang Verifikasi UMKM Kerupuk di Tempeh Tengah untuk Perkuat Standar Lingkungan
Momen HUT KORPRI, Pemkab Pasuruan Hormati Jasa Pahlawan Lewat Ziarah dan Tabur Bunga

Berita Terkait

Rabu, 19 November 2025 - 15:39 WIB

DPMPTSP Lumajang Tekankan LKPM sebagai Instrumen Strategis Pemantauan Investasi

Rabu, 19 November 2025 - 15:33 WIB

Wujudkan Transparansi Rekrutmen, Polres Sumenep Gelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah

Rabu, 19 November 2025 - 11:31 WIB

Perjuangan Warga Surabaya Terkait Tanah EV Mulai Temui Titik Terang, Wali Kota Eri Kawal hingga Tingkat Pusat

Rabu, 19 November 2025 - 11:29 WIB

DPRD Sumenep Sampaikan Laporan Pelaksanaan Reses I Tahun Sidang 2025 dalam Rapat Paripurna

Selasa, 18 November 2025 - 23:15 WIB

Brida Sumenep Gelar FGD Lanjutan Bahas Penguatan Pariwisata Segitiga Emas

Berita Terbaru