AMAN Indonesia Dukung Pemerintah dalam Pencegahan Kelompok Radikal

Sabtu, 12 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Indonesia menggelar diskusi kebangsaan dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Toleransi Indonesia” di ruang diskusi Domu Coffee, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Hadir sebagai pembicara Ginka Febriyanti Ginting selaku Kordinator AMAN Indonesia dan Tubagus sebagai Ketua Pelaksana yang juga Aktivis Jakarta.

Dalam Grand Opening Safari Pancasila, Ginka FBR Ginting mengatakan seperti sama-sama diketahui bersama hari ini kita menemukan banyak kasus atau perbuatan atau tindakan-tindakan maupun sikap intoleransi antar masyarakat. Toleransi ini seperi hanya angin belaka atau slogan belaka pada zaman sekarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Toleransi hari ini kita harus mengetahui toleransi bukan hanya tentang agama tapi juga ada meliputi Keadilan, kebijakan, dan perdamaian,” tegas Ginka, Jumat (11/12).

Ginka juga menjelaskan, dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan atau kekuasaan hari ini kita juga harus adil dalam memberikan ruang setiap orang untuk menjadi atau menawarkan diri dalam pekerjaan dan kedudukan jabatan.

“Kita tidak boleh melihat dari satu sisi contohnya agama dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan ataupun kekuasaan,” tambah Ginka.

Tubagus mengatakan, kita harus melihat dari segala sisi atau bisa di bilang objectiv. Karena banyak kasus yang kita temukan atau permasalahan terkait dengan perbedaan atau intoleransi terhadap seseorang atau kelompok.

“Sekarang sudah bukan satu dua permasalahan lagi terkait dengan agama atau perbedaan keyakinan yang sering menjadi permasalahan di dunia termasuk di Indonesia,” kata TB akrab disapa.

Sudah seharusnya pemerintah harus menjadi penengah dalam kasus ini bukannya malah menutup mata dengan permasalahan tersebut.

TB juga menjelaskan pemerintah seharusnya menjadi solusi dalam semua persoalan keagamaan yang terjadi di daerah atau dimanapun dengan menegakkan mekanisme kemanusiaan dan keagamaan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada.

“Yang jelas, pemerintah harus menegakkan hukum, dan kami harap pemerintah hadir untuk semua agama. Tidak hanya yang mayoritas, tetapi semua dilindungi,” tutup TB. (Dio/Red)

Berita Terkait

Prabowo Apresiasi Satgas PKH Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun
Temui Presiden FIFA, Prabowo Dorong Sepak Bola Jadi Instrumen Bangun Karakter Bangsa
Presiden Prabowo Minta Komunikasi Pemerintah Sederhana, Terbuka, dan Dialogis
BGN Buka Jalan Mitra MBG Ganti Yayasan yang Cuma Minta Setoran
Polri Mutasi 88 Pati dan Pamen, 19 Kapolda Berganti
Program Gentengisasi Merah Putih Direalisasikan, 500 Ribu Genteng dari Plered Dikirim Menggunakan 125 Truk
Pesan Listyo Sigit untuk Kapolri Suyudi: Jaga Amanah dan Utamakan Pelayanan Masyarakat
Nakhoda KM Virgo Transport 8 Jadi Tersangka, Ditpolair Korpolairud Lakukan Penahanan

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Prabowo Apresiasi Satgas PKH Selamatkan 6,2 Juta Hektare Hutan Senilai Hampir Rp400 Triliun

Senin, 5 Oktober 2026 - 17:04 WIB

Temui Presiden FIFA, Prabowo Dorong Sepak Bola Jadi Instrumen Bangun Karakter Bangsa

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:30 WIB

Presiden Prabowo Minta Komunikasi Pemerintah Sederhana, Terbuka, dan Dialogis

Minggu, 4 Oktober 2026 - 13:53 WIB

BGN Buka Jalan Mitra MBG Ganti Yayasan yang Cuma Minta Setoran

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:14 WIB

Polri Mutasi 88 Pati dan Pamen, 19 Kapolda Berganti

Berita Terbaru