Pamekasan Jadi Satu-Satunya Daerah di Madura yang Laksanakan Program Sekolah Rakyat

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan, termasuk meminjam sementara fasilitas milik Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Jalan Jokotole.

PAMEKASAN, detikkota.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka 12 Sekolah Rakyat (SR) pada awal tahun ajaran baru yang dimulai Senin (14/7/2025). Program pendidikan alternatif ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan total peserta mencapai 1.183 siswa yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur.

Di Kabupaten Pamekasan, pelaksanaan Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025 sebagai bagian dari tahap 1B. Pamekasan menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Madura yang menjalankan program ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan, termasuk meminjam sementara fasilitas milik Politeknik Negeri Madura (Poltera) di Jalan Jokotole. Berdasarkan hasil survei, lokasi tersebut dinyatakan memenuhi standar.

“Untuk tahap awal, Pamekasan masuk kategori 1B dan jadi satu-satunya pelaksana Sekolah Rakyat di Madura. Kita gunakan fasilitas Poltera yang sudah lolos verifikasi,” jelas Herman.

Ia mengakui proses persiapan menghadapi berbagai tantangan, namun pihaknya tetap berkomitmen agar program ini berjalan optimal. Dinsos juga bekerja sama dengan berbagai instansi dalam memenuhi semua kebutuhan, mulai dari seleksi peserta didik, tenaga pendidik, hingga fasilitas penunjang.

Terkait jumlah siswa, sempat terjadi fluktuasi saat proses pendaftaran. Dari semula 53 siswa, jumlahnya sempat menurun menjadi 40, dan kini telah mencapai kuota 50 siswa yang berasal dari 12 kecamatan di Pamekasan.

“Sekarang kuota sudah terpenuhi. Kami harap tidak ada pengunduran diri lagi,” ujarnya.

Untuk manajemen sekolah, seluruh struktur telah disiapkan, termasuk kepala sekolah, guru, petugas keamanan, wali asrama, dan wali asuh. Dapur umum juga telah disiapkan bekerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Secara teknis semua sudah lengkap. Dapur umum pun sudah kami integrasikan dengan program MBG. Informasi lebih detail bisa dikonfirmasi langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tutupnya.