Daerah  

DPRD dan Pemkab Probolinggo Monev Gudang Tembakau, 5.700 Ton Panen Belum Punya Pembeli

PROBOLINGGO, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD setempat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah gudang tembakau, Senin (11/8/2025), menyusul kekhawatiran petani terkait hasil panen yang belum terserap pasar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, mengungkapkan data terbaru menunjukkan dari total luas tanam 9.917 hektare dengan produktivitas 1,2 ton per hektare, diperkirakan menghasilkan 11.900 ton tembakau rajang. Namun, baru 6.200 ton yang tercatat akan dibeli oleh 16 gudang, sehingga sekitar 5.700 ton belum memiliki pembeli.

“Banyak aduan dari petani. Kami ingin memastikan gudang-gudang ini membeli atau tidak, agar petani tidak menunggu tanpa kejelasan,” ujarnya.

Salah satu temuan monev adalah keputusan PT Gudang Garam Paiton yang kembali tidak membeli tembakau lokal jenis Paiton VO, seperti tahun sebelumnya. Kepala Gudang Gudang Garam Paiton, Maria Magdalena Olivia, menyebut faktor internal perusahaan dan tingginya beban cukai menjadi alasan utama.

“Kami tidak membeli langsung. Informasi pembelian besar itu dari mitra supplier, bukan dari perusahaan,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, berharap pihak manajemen Gudang Garam menyampaikan kondisi ini ke kantor pusat agar mempertimbangkan kembali pembelian demi menjaga harga dan kesejahteraan petani.

Sejumlah gudang lokal, seperti CV Sayap Mas Nusantara, sudah mulai membuka pembelian dengan harga Rp 50.000–Rp 66.000 per kg, namun kapasitasnya hanya sekitar 600 ton. Plh Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Evi Rosella, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas tembakau agar pembelian berkelanjutan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo, Agus Salehudin, mengusulkan perbaikan sistem pembelian pabrikan. “Petani harus bisa menjual langsung ke gudang tanpa tengkulak agar harga adil dan stabil,” tegasnya.