SURABAYA, detikkota.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) menggelar seminar dan talkshow bertajuk Ruang Pemerhati Anak Nusantara di Graha Sawunggaling, Jumat (22/8/2025). Acara ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk pemenuhan hak anak serta ruang bagi anak-anak menyampaikan aspirasinya. “Ini bukan kolaborasi pertama kami, sebelumnya sudah banyak kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan anak,” jelasnya.
Seminar ini terbagi dalam tiga sesi talkshow dengan tema berbeda. Sesi pertama menyoroti bakat dan tanggung jawab sosial anak yang menghadirkan anak-anak dari berbagai komunitas, seperti Genre, Forum Anak Surabaya, serta dampingan GNI. Sesi kedua membahas isu kesehatan dengan fokus pada upaya bebas stunting. Sementara sesi ketiga menyoroti program pemerintah kota terkait kampung aman dan kota ramah perempuan serta anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ida menegaskan, tujuan utama acara ini adalah menyamakan persepsi semua pihak tentang perlindungan dan pemberdayaan anak. “Kami berharap forum ini bisa menjadi wadah suara anak-anak yang nantinya difasilitasi pemerintah kota dalam pembangunan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif GNI, Fransisca Sianturi, menjelaskan seminar ini merupakan bagian dari perayaan HAN yang serentak digelar di seluruh Indonesia. Surabaya dipilih sebagai tuan rumah utama karena telah meraih predikat Kota Layak Anak kategori utama selama tujuh tahun berturut-turut. “Kami menghadirkan perwakilan dari 11 daerah dampingan GNI, mulai Sumatera hingga NTT, untuk belajar dari keberhasilan Surabaya,” katanya.
Menurut Fransisca, acara ini tidak hanya merayakan prestasi Surabaya, tetapi juga mendorong setiap daerah menyusun kebijakan baru atau memperkuat regulasi yang ada dalam pemenuhan hak anak. Hak-hak tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, akses air bersih, hingga ekonomi keluarga.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, LSM, perusahaan, dan masyarakat. “Anak-anak memang dilibatkan, tetapi perubahan nyata harus dilakukan bersama. Kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan lebih banyak ruang ramah anak,” pungkasnya.
