BANYUWANGI, detikkota.com – Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Langkah tersebut dilakukan guna mengurangi kepadatan arus penyeberangan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).
Rapat itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, hingga PT ASDP Indonesia Ferry.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, mengatakan pembahasan tersebut difokuskan pada penyiapan layanan penyeberangan alternatif untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama periode Nataru.
“Rapat ini membahas alternatif layanan pelabuhan di masa Natal dan Tahun Baru,” kata Komang seusai rapat.
Berdasarkan hasil survei kondisi pelabuhan, terdapat tiga lokasi yang disiapkan sebagai jalur alternatif, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, serta Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali.
“Jadi pelabuhan di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut hingga 500 kendaraan,” jelasnya.
Untuk menunjang operasional tersebut, pemerintah juga menyiapkan 13 kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal akan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar, sedangkan lima kapal lainnya disiapkan melalui Pelabuhan Tanjungwangi.
Komang menyebutkan, berdasarkan hasil pembahasan, jumlah kendaraan kelas Vb yang diperkirakan melintas melalui Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk mencapai 1.000 kendaraan per hari. Kondisi tersebut membutuhkan langkah antisipasi agar tidak menimbulkan antrean panjang maupun kemacetan.
“Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk,” ujarnya.
Selain kesiapan armada dan kapasitas pelabuhan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap fasilitas pendukung. Sejumlah pembenahan direncanakan, terutama penambahan penerangan, toilet, serta kamera pengawas atau CCTV.
“Kesiapan fasilitas harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa,” ungkap Komang.
Dalam rapat tersebut juga muncul usulan pemberian subsidi penuh sebesar 100 persen atau tarif Rp0 untuk biaya penyeberangan melalui pelabuhan alternatif selama periode Nataru.
Usulan itu diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif sehingga beban kendaraan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk dapat dikurangi.
Adapun pelayanan penyeberangan alternatif direncanakan berlangsung mulai 18 hingga 30 Desember 2026. Penentuan jadwal tersebut turut mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.
Komang menegaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung langkah tersebut dan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam menyiapkan manajemen serta rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.
“Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas,” pungkasnya.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap arus penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru dapat terdistribusi lebih merata, sekaligus mengurangi potensi penumpukan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Penulis : Bi
Editor : Id
