Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puskesmas Legung.

Puskesmas Legung.

SUMENEP, detikkota.com – Pelayanan rujukan pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan. Seorang pasien berinisial MS belum mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit meski telah datang untuk meminta penanganan lebih lanjut.

MS mendatangi Puskesmas Legung pada Senin (16/11/2026) dengan harapan bisa mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Islam (RSI). Namun, pihak Puskesmas hanya memberikan obat dan meminta pasien menjalani pengobatan terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi.

Keputusan tersebut membuat keluarga pasien keberatan. AA, suami MS, mempertanyakan alasan medis yang membuat istrinya belum bisa mendapatkan rujukan, terlebih keluhan yang dialami sudah berlangsung cukup lama dan sebelumnya telah menjalani pengobatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sebagai suami, saya kecewa dengan pelayanan seperti ini. Kami datang untuk mencari kesembuhan, bukan dipersulit. Kalau memang istri saya belum bisa dirujuk, jelaskan apa alasan medisnya. Jangan sampai kami harus menunggu kondisi istri semakin parah baru mendapatkan penanganan yang semestinya,” ujar AA.

Keluarga juga mempertanyakan mengapa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk membantu mengetahui kondisi kesehatan pasien secara lebih jelas.

Dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala Puskesmas Legung, Adi Mulyono, membenarkan bahwa MS belum mendapatkan rujukan.

Adi menjelaskan, Puskesmas harus mengikuti aturan BPJS Kesehatan. Menurutnya, pasien dengan penyakit yang masih bisa ditangani di Puskesmas tidak seharusnya langsung dirujuk ke rumah sakit.

Ia mengaku khawatir apabila Puskesmas terlalu sering memberikan rujukan untuk kasus yang sebenarnya bisa ditangani di tingkat pertama, karena kinerja Puskesmas setiap tahun dievaluasi oleh BPJS Kesehatan.

“Puskesmas tidak boleh merujuk pasien dengan kasus yang tidak spesialistik. Ini aturan BPJS. Setiap tahun saya dievaluasi. Kalau penilaian saya buruk dan banyak melanggar aturan, Puskesmas juga bisa terkena dampaknya,” kata Adi.

Ia juga menyebut pembiayaan BPJS menjadi salah satu pertimbangan dalam pengaturan rujukan pasien.

“Sampean tidak tahu pengeluaran BPJS, bahkan pernah defisit anggaran. Ini yang menjadi pemikiran pertama. Kenapa harus dibatasi? Karena Puskesmas harus menyelesaikan kasus yang masih bisa ditangani di sini, supaya mengurangi tagihan,” ungkapnya.

Menurut Adi, pasien dengan penyakit nonspesialistik atau yang masih bisa ditangani di Puskesmas sebaiknya mendapatkan pengobatan terlebih dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Terkait kondisi MS, ia menjelaskan bahwa pasien perlu menjalani pengobatan secara teratur. Setelah itu, dokter akan mengevaluasi perkembangan kondisinya. Jika tidak ada perbaikan, rujukan dapat dipertimbangkan.

“Paling tidak harus kunjungan satu kali, kemudian dievaluasi dalam satu sampai tiga hari. Kalau tidak sembuh setelah minum obat secara teratur dari dokter, baru kita evaluasi dan bisa dilakukan rujukan,” jelasnya.

Namun, pernyataan Adi mengenai pengawasan terhadap keputusan dokter justru memunculkan pertanyaan lain.

Saat ditanya apakah dirinya dapat mengevaluasi atau mengingatkan dokter apabila keputusan rujukan dinilai perlu ditinjau kembali, Adi mengaku khawatir hal tersebut dianggap sebagai campur tangan terhadap kewenangan dokter.

“Kalau saya mengintervensi dokter, nanti dianggap tidak profesional. Yang berikutnya, saya takut dokter malah mengambek. Bisa saja nanti dokter berkata, ‘Ya sudah Pak, saya rujuk semua nanti,’” cetusnya.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan internal di Puskesmas berjalan ketika terdapat persoalan atau perbedaan pandangan dalam menentukan rujukan pasien.

Di satu sisi, dokter harus memiliki kebebasan profesional dalam menentukan tindakan medis. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut harus tetap dapat dipertanggungjawabkan dan mengutamakan kebutuhan pasien.

Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk Pasal 4 dan Pasal 276.

Sementara itu, Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan mengatur bahwa rujukan harus didasarkan pada kebutuhan medis pasien dan kemampuan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan secara profesional, cermat, dan tidak mempersulit masyarakat.

Atas persoalan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan BPJS Kesehatan diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif. Hal yang perlu diperjelas antara lain kondisi medis pasien, hasil pemeriksaan dokter, alasan belum diberikannya rujukan, serta perlu atau tidaknya pemeriksaan penunjang seperti laboratorium.

Jangan sampai persoalan administrasi dan evaluasi pembiayaan justru membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Sebab, keputusan merujuk atau tidak merujuk pasien seharusnya didasarkan pada kondisi kesehatan dan pertimbangan medis, bukan semata-mata kekhawatiran terhadap penilaian administratif.

Hingga berita ini ditulis, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Puskesmas Legung, dokter pemeriksa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, maupun BPJS Kesehatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Penulis : M

Editor : Id

Berita Terkait

Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi
Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan
Muhamad Ridwan Abdul Aziz Wakili Purwakarta di Ajang Duta Pendidikan Jawa Barat 2027
MIOi Purwakarta Tantang Diskominfo Buka Dasar Hukum: Media Wajib Terverifikasi Dewan Pers, Pasal Berapa?
Dugaan Pengkondisian Titik IRPOM Mencuat, Sekjen BIDIK Desak Kepala DKPP Sumenep Evaluasi Korlu
Polresta Malang Kota Tanam 200 Pohon, Perkuat Pelestarian Sumber Mata Air
Pompa Berdekatan, Petani Pertanyakan Sasaran Proyek IRPOM: Siapa yang Menentukan Titik?

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:23 WIB

Pasien BPJS Tak Kunjung Dirujuk, Kapus Legung Akui Khawatir Dokter Ngambek

Senin, 16 November 2026 - 11:16 WIB

Kualitas Rehabilitasi RTH Purwakarta Dipertanyakan, Proyek Rp194 Juta Disorot Ketua MIOi

Senin, 16 November 2026 - 10:26 WIB

Vera dan Zahra Dukung Ruang Bertaut, Dorong Kesetaraan bagi Komunitas Teman Tuli di Purwakarta

Senin, 16 November 2026 - 09:18 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolresta Sumenep Pimpin Apel Gelar Pasukan

Minggu, 15 November 2026 - 09:17 WIB

MIOi Purwakarta Tantang Diskominfo Buka Dasar Hukum: Media Wajib Terverifikasi Dewan Pers, Pasal Berapa?

Berita Terbaru