SURABAYA, detikkota.com – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.
Pengungkapan itu dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya memberantas perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari total 21 perkara tersebut, sebanyak delapan kasus ditangani langsung Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Sementara 13 kasus lainnya diungkap oleh jajaran Polres dengan 15 tersangka.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” kata Ganis saat konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menjaring calon pekerja migran. Salah satunya dengan menawarkan pekerjaan ke luar negeri melalui media sosial disertai iming-iming gaji tinggi.
Para calon pekerja kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan biaya keberangkatan, pengurusan dokumen, visa, hingga tiket perjalanan.
Sejumlah negara menjadi tujuan dalam kasus yang berhasil diungkap, di antaranya Armenia, Jepang, Rusia, Singapura, dan kawasan Timur Tengah.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan perekrutan ilegal 15 warga Kabupaten Lamongan untuk bekerja di Armenia. Dari jumlah tersebut, baru delapan orang yang telah melaporkan diri, sedangkan korban lainnya masih dalam proses identifikasi.
Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji 1.000 dolar AS atau sekitar Rp15 juta per bulan. Namun, mereka justru diminta membayar biaya keberangkatan dan kebutuhan lainnya sebesar Rp75 juta per orang.
Bahkan, sebagian korban diduga sampai menjaminkan sertifikat rumah atau tanah kepada koperasi demi memperoleh pinjaman untuk membayar biaya keberangkatan.
Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka. Salah satunya berinisial P, pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ADI di Lamongan, yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).
Selain Armenia, polisi juga mengungkap dugaan perekrutan PMI ilegal dengan tujuan Jepang. Empat orang dijanjikan pekerjaan di pabrik pengepakan buah dengan gaji sekitar Rp22 juta per bulan.
Informasi lowongan tersebut disebarkan melalui media sosial, termasuk TikTok, menggunakan akun bernama Masiku Tour Guide. Para korban diduga diminta membayar biaya perekrutan dengan nominal bervariasi, mulai Rp40 juta hingga Rp75 juta.
Dalam kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial AS, MVS, dan AM.
Penyidik juga membongkar dugaan perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara di Rusia. Dua korban dijanjikan gaji mencapai Rp54 juta per bulan. Satu tersangka berinisial IS, warga Sukabumi, telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam pengejaran.
Kasus lainnya berkaitan dengan penawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura. Seorang perempuan berinisial IM, berusia 45 tahun asal Malang, diduga menjadi korban perekrutan nonprosedural melalui lembaga pelatihan kerja yang dibentuk tersangka setelah kembali dari Singapura.
Sementara di wilayah Timur Tengah, seorang perempuan asal Jember berinisial MT diduga menjadi korban perekrutan dengan iming-iming gaji Rp10 juta per bulan sebagai ART. Tersangka dalam perkara tersebut diduga memperoleh keuntungan Rp1 juta dari setiap calon pekerja yang direkrut.
Ganis menegaskan, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sesuai peran masing-masing, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Para tersangka juga dapat dikenakan ketentuan pidana lainnya sesuai hasil penyidikan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.
Polda Jatim mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, terutama jika tidak disertai prosedur dan dokumen resmi.
Calon pekerja migran juga diminta memastikan legalitas perusahaan atau lembaga perekrut sebelum menyerahkan dokumen pribadi maupun membayar biaya keberangkatan.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji besar, khususnya pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai prosedur ataupun dokumen resmi. Jangan mudah menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbau Ganis.
Masyarakat yang mengetahui indikasi perekrutan ilegal, penipuan berkedok lowongan pekerjaan, maupun eksploitasi pekerja migran diminta segera melapor kepada kepolisian atau instansi terkait.
Penulis : Su
Editor : Id








