Alih-alih Bergizi, Siswa SDN Karanganyar Dapat Makanan Busuk

Selasa, 28 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makanan program makan gratis yang diduga tidak layak konsumsi diterima siswa SDN Karanganyar, Kecamatan Kalianget.

Makanan program makan gratis yang diduga tidak layak konsumsi diterima siswa SDN Karanganyar, Kecamatan Kalianget.

SUMENEP, detikkota.com – Program makan gratis bergizi di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan setelah siswa SDN Karanganyar, Kecamatan Kalianget, diduga menerima makanan dalam kondisi tidak layak konsumsi, Selasa (28/4/2026).

Peristiwa tersebut memicu reaksi keras dari wali murid yang menilai program tidak berjalan sesuai tujuan awal, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak. Makanan yang diterima siswa disebut dalam kondisi tidak segar dan jauh dari standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Bahkan, dugaan serupa disebut bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan video yang beredar, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi pada 14 April 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program tersebut dikelola oleh SPPG Yayasan Bejreh Barokah Bangsa yang beroperasi di wilayah Kalianget Barat. Lembaga ini kini menjadi perhatian setelah dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Salah satu wali murid mengaku kecewa atas kejadian tersebut. “Ini keterlaluan. Anak-anak seharusnya mendapat makanan bergizi, bukan makanan busuk,” ujarnya.

Kritik juga disampaikan aktivis LSM BIDIK, Sufriadi. Ia menilai pengelola program gagal menjaga kualitas makanan dan mencederai kepercayaan publik.

“Namanya saja SPPG, tapi tidak mencerminkan kualitas gizi. Ini jelas memalukan dan tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pengelola lebih bertanggung jawab dalam menjalankan program tersebut. “Kalau tidak siap menyajikan makanan yang layak dan bergizi, lebih baik tutup saja,” tambahnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar program yang menyangkut kesehatan anak dapat berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Penulis : M

Editor : Id

Berita Terkait

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan
Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal
Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi
Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan
NPCI Purwakarta Bidik 8 Medali Emas di PEPARDA VII Jawa Barat 2026
Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Polri Siapkan Program Blue Policing, Perkuat Keamanan Laut dan Lindungi Ekosistem Pesisir
Retribusi Pemanfaatan Trotoar di Purwakarta Dipertanyakan, Keterangan Pejabat DPUTR Jadi Sorotan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:23 WIB

212 Ribu Warga Banyuwangi Bakal Terima 6.000 Ton Beras, Zulkifli Hasan Turun Langsung Salurkan Bantuan

Jumat, 20 November 2026 - 16:44 WIB

Bongkar 21 Kasus TPPO, Polda Jatim Amankan 29 Tersangka Perekrut PMI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 16:19 WIB

Diduga Lontarkan Hinaan dan Ancaman, Sikap Humas BNN Sumenep Berujung Laporan Polisi

Jumat, 20 November 2026 - 13:48 WIB

Cegah Perundungan Anak, Polda Jatim Minta Sekolah dan Orang Tua Perkuat Pengawasan

Kamis, 19 November 2026 - 18:39 WIB

Aset Desa Diduga Jadi Ladang Uang, Kades Majungan Diadukan atas Dugaan Korupsi Rp5 Miliar

Berita Terbaru