AMAN Indonesia Dukung Pemerintah dalam Pencegahan Kelompok Radikal

Sabtu, 12 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional (AMAN) Indonesia menggelar diskusi kebangsaan dengan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Toleransi Indonesia” di ruang diskusi Domu Coffee, Jakarta Timur, Jumat (11/12/2020).

Hadir sebagai pembicara Ginka Febriyanti Ginting selaku Kordinator AMAN Indonesia dan Tubagus sebagai Ketua Pelaksana yang juga Aktivis Jakarta.

Dalam Grand Opening Safari Pancasila, Ginka FBR Ginting mengatakan seperti sama-sama diketahui bersama hari ini kita menemukan banyak kasus atau perbuatan atau tindakan-tindakan maupun sikap intoleransi antar masyarakat. Toleransi ini seperi hanya angin belaka atau slogan belaka pada zaman sekarang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Toleransi hari ini kita harus mengetahui toleransi bukan hanya tentang agama tapi juga ada meliputi Keadilan, kebijakan, dan perdamaian,” tegas Ginka, Jumat (11/12).

Ginka juga menjelaskan, dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan atau kekuasaan hari ini kita juga harus adil dalam memberikan ruang setiap orang untuk menjadi atau menawarkan diri dalam pekerjaan dan kedudukan jabatan.

“Kita tidak boleh melihat dari satu sisi contohnya agama dalam persaingan pekerjaan, kedudukan jabatan ataupun kekuasaan,” tambah Ginka.

Tubagus mengatakan, kita harus melihat dari segala sisi atau bisa di bilang objectiv. Karena banyak kasus yang kita temukan atau permasalahan terkait dengan perbedaan atau intoleransi terhadap seseorang atau kelompok.

“Sekarang sudah bukan satu dua permasalahan lagi terkait dengan agama atau perbedaan keyakinan yang sering menjadi permasalahan di dunia termasuk di Indonesia,” kata TB akrab disapa.

Sudah seharusnya pemerintah harus menjadi penengah dalam kasus ini bukannya malah menutup mata dengan permasalahan tersebut.

TB juga menjelaskan pemerintah seharusnya menjadi solusi dalam semua persoalan keagamaan yang terjadi di daerah atau dimanapun dengan menegakkan mekanisme kemanusiaan dan keagamaan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada.

“Yang jelas, pemerintah harus menegakkan hukum, dan kami harap pemerintah hadir untuk semua agama. Tidak hanya yang mayoritas, tetapi semua dilindungi,” tutup TB. (Dio/Red)

Berita Terkait

78 Personel Polres Sumenep Ikuti Ujian Beladiri Polri untuk Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari 2025
Polres Pamekasan Amankan Lima Pelaku Tambahan Kasus Pengeroyokan di Depan Masjid Asy Syuhada
Dua Guru Luwu Utara Terima Surat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo
Pekerja Dapur MBG Sumenep Belum Dibayar, Muncul Nama Pihak Ketiga yang Tak Dikenal
Polres Sumenep Dapat Apresiasi Polda Jatim Berkat Inisiatif Anggota Bangun Fasilitas Ibadah
Presiden Prabowo Lantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua
Bupati Ipuk Sambut Baik Arahan Presiden Prabowo untuk Perpanjangan Kereta Cepat ke Banyuwangi
Satpas Polres Sumenep Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Melalui Program Polisi Menyapa

Berita Terkait

Kamis, 13 November 2025 - 13:03 WIB

78 Personel Polres Sumenep Ikuti Ujian Beladiri Polri untuk Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari 2025

Kamis, 13 November 2025 - 10:57 WIB

Polres Pamekasan Amankan Lima Pelaku Tambahan Kasus Pengeroyokan di Depan Masjid Asy Syuhada

Kamis, 13 November 2025 - 10:24 WIB

Dua Guru Luwu Utara Terima Surat Rehabilitasi dari Presiden Prabowo

Kamis, 13 November 2025 - 08:50 WIB

Pekerja Dapur MBG Sumenep Belum Dibayar, Muncul Nama Pihak Ketiga yang Tak Dikenal

Selasa, 11 November 2025 - 12:23 WIB

Polres Sumenep Dapat Apresiasi Polda Jatim Berkat Inisiatif Anggota Bangun Fasilitas Ibadah

Berita Terbaru