Bansos Tahun 2021 Rp110 Triliun

Rabu, 30 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, detikkota.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelar Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, Selasa (29/12/2020), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi terutama ini untuk 2021.

APBN 2021 telah disiapkan anggaran kurang lebih Rp110 triliun dalam melanjutkan program perlindungan sosial.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Itu digunakan untuk program Kartu Sembako Rp45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp200.000 per bulan per penerima.

Kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) disiapkan Rp28,7 triliun, ini untuk 10 juta penerima selama empat triwulan.

Kemudian Bansos Tunai ini Rp12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.

Kemudian program Kartu Prakerja ini Rp10 triliun.

Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Desa) Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan, ini Rp3,78 triliun.

“Yang kita ingin tekankan yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai Bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden.

“Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system,” sambungnya.

Jadi, Presiden meminta agar jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai. “Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” paparnya.

“Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, yang sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek.

“Betul-betul kirim ke account/rekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system saya kira itu yang kita inginkan,” tutupnya. (Dw.A/Red)

Berita Terkait

PBNU Tetapkan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35 NU
BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan
Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita
Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin
Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan
Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Pengamat Nilai Pergantian Pimpinan Belum Tentu Selesaikan Masalah MBG
BRIN Ingatkan Ancaman Genangan Permanen di Pantura Jawa Akibat Penurunan Tanah dan Kenaikan Muka Laut

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:27 WIB

PBNU Tetapkan Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jadi Tuan Rumah Muktamar ke-35 NU

Rabu, 8 Juli 2026 - 08:54 WIB

BMKG: Cuaca Jawa Timur Didominasi Cerah, Waspadai Udara Kabur dan Gelombang Perairan Selatan

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:08 WIB

Satresnarkoba Polres Sumenep Ringkus Pengedar Sabu, Delapan Poket Disita

Senin, 8 Juni 2026 - 11:37 WIB

Nanik Sudaryati Deyang Resmi Pimpin BGN, Pemerintah Soroti Ketegasan dan Disiplin

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:52 WIB

Bukan Hanya Dadan, Dua Mantan Wakil Kepala BGN Juga Keluar dari Kejagung Mengenakan Rompi Tahanan

Berita Terbaru