SUMENEP, detikkota.com – Workshop, Monitoring Dan Evaluasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa (DD), di Pendopo Agung Keraton Sumenep, di fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Kamis (3/12/2020).
Kegiatan tersebut dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jatim Timur, menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, sebagian Kepala Desa, pendamping Desa dan pendamping tenaga ahli di Kabupaten Sumenep.
“Narasumbernya dari DPKP, dari DPR RI dan dari Kemendagri, ini terkait pengelolaan keuangan Desa,” kata Moh Ramli, Kepala DPMD Sumenep, usai kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ramli juga menyampaikan, bahwa DD sampai saat ini telah bergulir di tahun keenam. Akan tetapi pada Tahun 2020, mengalami dinamika regulasi yang cukup menyita energi kepada para pelaku pengelola keuangan Desa.
Dengan demikian, dibutuhkan keseriusan, lebih khusus dimasa pandemi Covid-19. Selain itu dibutuhkan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada.
“Dimasa ini banyak perubahan, konsekuensinya di tingkat Desa harus ada perubahan APBDes,” paparnya.
Menurutnya, dengan banyaknya perubahan tentunya segala bentuk administrasi harus dapat di pertanggung jawabkan. Tidak kalah penting pelaksanaan itu harus bersentuhan langsung dengan masyarakat, lebih utama dalam penanganan dimasa pandemi.
Semantara itu, dia berharap, agar deadline yang diberikan hingga tanggal 14 Desember selesai, dalam mengajukan laporan realisasi DD, sebab masih ada 31 Desa yang belum lengkap persyaratannya.
“Sabab tinggal satu laporan, yaitu laporan realisasi tahun 2019, itu saja. Enam hari cukup efektif,” katanya. (Md)
