BANGKALAN, detikkota.com – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menemui massa aksi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bangkalan, Rabu (23/7/2025), untuk merespons langsung sejumlah tuntutan terkait kinerja pemerintah daerah, termasuk persoalan tenaga harian lepas (THL) dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam dialog tersebut, Bupati Lukman menegaskan komitmennya untuk menata ulang keberadaan THL yang dinilai terlalu banyak. Salah satu langkah yang sudah diterapkan yakni penggunaan sistem absensi digital berbasis foto wajah yang terintegrasi dengan Command Center. Sistem ini diberlakukan bagi seluruh pegawai, termasuk THL, sebagai dasar evaluasi kehadiran dan kinerja.
“Absensi manual sudah tidak digunakan. Sekarang pakai absensi wajah agar tidak bisa dimanipulasi. Ini akan menjadi acuan dalam menilai kinerja pegawai,” ujar Bupati.
Pemkab Bangkalan juga mulai menerapkan aplikasi e-Kinerja guna memantau produktivitas aparatur sipil negara, baik PNS maupun THL, secara objektif dan transparan.
Di sisi lain, Bupati Lukman menyampaikan bahwa PAD Bangkalan saat ini mencapai sekitar Rp400 miliar, dengan Rp270 miliar di antaranya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan capaian PAD, Pemkab telah menyiapkan dua aplikasi, yakni e-Potensi dan e-Retribusi.
“Melalui dua aplikasi ini, capaian PAD masing-masing OPD bisa terpantau secara real time. Kami juga menargetkan peningkatan PAD minimal 10 persen tiap tahun,” jelasnya.
Bupati menambahkan, aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Sektor-sektor seperti retribusi pasar, warung makan, dan usaha perdagangan menjadi sasaran utama penerapan sistem digital ini.
Terkait persoalan lain yang disampaikan massa aksi, seperti penanganan sampah, Lukman menyatakan bahwa Pemkab tengah menyusun studi kelayakan dan perencanaan lokasi pengelolaan sampah untuk menuntaskan permasalahan tersebut tahun ini.
“Kami juga mengkaji kemungkinan agar dana desa bisa dialokasikan untuk penanganan sampah, tentunya dengan bimbingan teknis dari Pemkab,” ujarnya.
Seluruh langkah tersebut, menurut Bupati Lukman, merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
