SUMENEP, detikkota.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan melalui dua agenda strategis yang dilaksanakan secara bersamaan di Kota Batu, Jawa Timur.
Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemkab Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta penghitungan dua indikator pembangunan, yakni Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPP) dan Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPK) untuk periode 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Kusuma Agrowisata Resort & Hotel ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, organisasi perempuan, akademisi, serta tim konsultan teknis. Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis data dan realitas sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Disbudporapar Sumenep, H. Moh. Iksan, S.Pd., M.T., menekankan pentingnya IPP dan IPK sebagai instrumen pengukur keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tapi fondasi arah kebijakan. RAD yang kami susun diharapkan menjadi panduan yang konkret dan aplikatif, bukan hanya formalitas,” ujarnya, Senin (4/8/2025).
Iksan menjelaskan bahwa IPP akan menjadi cermin pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Sementara IPK digunakan untuk mengukur sejauh mana program pembangunan menyentuh kebutuhan dan potensi pemuda.
Seluruh OPD dilibatkan aktif dalam proses diskusi, memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok masing-masing dalam kaitannya dengan indikator IPP dan IPK. Keterlibatan lintas sektor ini ditujukan untuk menghasilkan solusi pembangunan yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.
FGD juga menyerap masukan dari berbagai organisasi masyarakat dan tim konsultan, termasuk pentingnya pemanfaatan data terpilah dan analisis gender dalam setiap perencanaan kebijakan.
“Kami ingin pembangunan yang menyeluruh dan tidak meninggalkan siapa pun. Perempuan dan pemuda harus mendapat ruang strategis karena mereka adalah penggerak masa depan,” tambah Iksan.
Menurutnya, RAD dan hasil penghitungan IPP-IPK tidak hanya bersifat evaluatif, namun juga menjadi langkah afirmatif Pemkab Sumenep dalam memperkuat sumber daya manusia yang setara dan berdaya saing.
Ia menegaskan bahwa proses ini merupakan kerja kolektif, tidak hanya tanggung jawab satu dinas, namun seluruh elemen pemerintahan yang peduli terhadap masa depan Sumenep.
“Pengarusutamaan gender dan peran pemuda harus dimulai dari sekarang. Inilah fondasi pembangunan berkelanjutan yang ingin kami wujudkan,” tutupnya.
