SUMENEP, detikkota.com – Fakta Foundation bekerjasama dengan PC Lakpesdam NU Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menggelar Sekolah Gerakan selama 3 hari, 18-21 Januari 2024 di Fatimah Internasional Elementary School.
Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan pemuda itu mengkaji hasil pengamatan dari proses penyusunan kebijakan anggaran di Kabupaten Sumenep yang dinilai belum sepenuhnya bersifat partisipatif dan menjamin terwujudnya anggaran yang pro-rakyat miskin dan desa tertinggal.
Presiden Fakta Fondation, Nur Hayat mengatakan, realitas kebijakan penganggaran di Kabupaten Sumenep masih memihak ‘kelompok elit’. Hal ini bisa ditemukan mulai dari fase perencanaan, penyusunan, implementasi sampai monitoring dan evaluasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kurangnya keterbukaan pemerintah pada informasi dokumen anggaran publik. Meski ada, hanya sebatas papan informasi umum. Bahkan di media sosial tidak dilakukan update infomasi terkait dokumen anggaran secara menyeluruh,” ucap Hayat, Kamis (18/1/2024).
Tokoh Pemuda Sumenep itu menyatakan, tujuan dilaksanakannya Sekolah Gerakan tersebut untuk meningkatkan kesadaran kritis pemuda dan mahasiswa terhadap isu-isu publik yang berkaitan dengan anggaran, investigasi, media dan opini publik serta advokasi.
“Agar pemahaman masyarakat lebih luas terkait fungsi APBD secara baik. Lebih-lebih untuk menggeser cara-cara pemerintah yang selama ini terkesan tertutup soal anggaran dan realisasinya,” tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris PC Lakpesdam NU Sumenep, Nurus Syamsi. Dirinya menginginkan pemuda dan mahasiswa bisa memiliki kemampuan advokasi kebijakan publik dengan didukung oleh penguasaan media sosial dan teori opini publik.
“Hasil dari materi ini, kita akan melakukan follow up untuk merancang gerakan media dan opini publik,” pungkasnya.
