SUMENEP, detikkota.com – Di tengah kondisi fiskal daerah yang terpuruk karena pemangkasan dana transfer, Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun anggaran 2025 didominasi belanjan oprasi sebesar 1.969.028.558.769,96 atau sekitar 72,79% dari akumulasi belanja daerah.
Hal ini menjadi sorotan tajam Divisi Analitika Fiskal dan ekonomi daerah (AFED) Badan Riset Komisariat (BRK) PMII UNIBA Madura. Menurut mereka, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak sesuai dengan semangat pembangun Bupati dan Wakil bupati terpilih.
Mereka juga menilai minimnya pembangunan infrastruktur yang terlihat hingga akhir tahun 2025 disebabkan karena ketargantungan Pemkab kepada belanja oprasi sentrisme birokrasi, dan bahkan diperkirakan sampai akhir pemerintah Fauzi-Imam gejala ini masih akan tetap sama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari PAD 322.859.878.390,02 hanya mampu menutup 16,4% belanja oprasi, sisanya 83,6% masih bergantung kepada dana transfer. Artinya, pendapatan yang dihasilkan daerah sendiri sangat kecil dibanding biaya rutin yang harus dikeluarkan pemerintah daerah,” ungkap Divis AFED, Aditya, Selasa (30/12).
Adit mengingatkan jika kondisi seperti ini terus berlanjut, Sumenep gagal mencapai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik jangka menengah dan jangka panjang. “ya, cuma ilusi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih jika tidak dievaluasi,” sambungnya.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis UNIBA itu juga menyinggung terkait Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Parawisata yang hingga tutup akhir tahun tidak memberikan sumbangan yang signifikan, padahal menurutnya, parawisata menjadi harapan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonommi Sumenep.
“Bisa dilihat di Misi Bupati nomor 2 bagian sasaran, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, parawisata menjadi harapan penyokong dalam meningkatkan PAD daerah, tapi nyatanya Disbudporapar gagal dalam menjalankan misi itu. Target PAD masih jauh dari target,” ujarnya.
Selain itu, AFED menyodorkan temuannya selama observasi terkait kalender event. mereka menilai bebera event dikatagorikan serimonial jika tidak ada otpout dan otcoem yang dihasilkan.
Mereka berpendapat selama ini evet digelar hanya sekedar aktivitas tanpa ukuran dan dampak yang jelas terkit promosi, pelestarian, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Sampai hari ini Disbudporapar tidak punya infrastruktur terpadu terkait kejelasan data untuk mengukur promosi wisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah, kalo wisatawan Sumenep yang datang dari dulu juga banyak, kalo daya beli masyarkat tinggi tinjau dulu berapa inflasi Sumenep,” ujarnya.
Bahkan jika Disbudporapar berhasil meningkatkan kunjungan wisata dari luar Sumenep, menurutnnya tidak akan menggerakan pertumbuhan ekonomin sebab fasilitas yang disediakan jauh dari kata berkualitas.
“jangankan menginap, berlama saja di destinasi wisata yang dikelola Sumenep, selain keraton, wisatawan enggan. Lalu, Disbuporapar menganggap berhasil ketika TPK naik, padahal lonjakan TPK di bulan Juli disebabkan karena kedatangan Jama’ah haji. Ini pennyesatan!” tegasnya.
Ketua Badan Riset Komisariat (BRK) PMII UNIBA, Madura M. Wakil berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk meninjau ulang kebijakan fiskal Sumenep, bahkan mengevakuasi total Dinas yang gagal menjalankan Visi-Misi Fauzi-Imam.
“Masalah kita ada di irokrasi yang boros, percuma anggaran banyak jika tidak imbangi dengan kerja yang terukur,” pungkas Akil.
Untuk menjadi solusi, AFED berharap sistem birokrasi didorong untuk memaksimalkan digitalisasi, sebab menurut mereka rata-rata pembelian yang dilakukan didominasi belanja ATK.
Selain itu untuk menjaga kebocoran ekonomi daerah, APBD diminimalisir untuk pembelian dengan metode e-purchasing dan jasa kontruksi dari luar agar perputaran ekonomi tidak keluar dari Sumenep, dan dampak nyatanya bisa di rasakan masyarakat.
Penulis : Dit/M
Editor : Red
