Imam Syafi’ie Sebut Pelayanan Publik di BPPKAD Sumenep Tidak Sesuai Dengan Tagline Bupati

SUMENEP detikkota.com– Seorang warga bernama Imam Syafi’ie mengeluhkan pelayanan publik di Dinas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur

Pasalnya, berdasarkan penuturan Imam Syafi’ie pada minggu lalu ketika dirinya mendatangi kantor Dinas BPPKAD guna meminta legalisir peta Desa Pamolokan tidak dilayani dengan baik bahkan terkersan di lempar

Padahal menurut Imam Syafi’ie, pihaknya sudah mengikuti arahan Kepala Dinas BPPKAD  untuk menemui bawahannya yang berinisial NR. Namun, oleh NR dirinya diminta untuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sesampai di sana Imam ditemui oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan menyampaikan bahwa kewenangan legalisir aset desa berada di BPPKAD

DPMD hanya berwenang yang berkaitan dengan administrasi desa. Imam kembali mendatangi BPPKAD namu tetap saja oknum tersebut, ngotot sambil berdalih bukan merupakan kewenangannya

“Saat itu pelayanan yang diberikan terkesan saling lempar. Padahal saya sudah ikutin semua arahan yang diberikan,” ungkapnya. Rabu 01/09/2021

Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Sumenep ini mengaku heran terhadap buruknya pelayanan publik yang diberikan. Kata dia, harusnya sebagai birokrasi negara dalam hal ini BPPKAD Sumenep, menjalankan penyelenggaraan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan

“Hal ini bisa menjadi preseden buruh bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumenep,” tandasnya

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan salah satu oknum di Dinas BPPKAD Sumenep tidak berjalan luruh dengan semangat yang digaungkan oleh Bupati Sumenep selama ini, lewat tagline ‘Bismiillah Melayani’

Untuk itu pihaknya meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi, menegur para pembantunya yang tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan semangat yang tertuang didalam visi-misinya

“Jika dibiarkan praktek birokrasi semacam ini. Hanya akan memperburuk citra Bupati Sumenep yang sejak awal sudah berkomitmen mewakafkan dirinya kepada masyarakat,” tegasnya. (TH)